JAKARTA: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan ada penghematan anggaran negara senilai Rp55 triliun atau 11% setiap tahunnya, jika seluruh kegiatan proyek yang didanai oleh APBN, dilakukan dengan tender elektronik.
Kepala LKPP Agus Raharjo mengatakan asumsi tersebut, berdasarkan realisasi nilai transaksi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang hingga November 2012, mencapai Rp142 triliun, dengan Rp111 triliun diantaranya sudah selesai lelang.
Dari nilai pagu yang dilelang Rp111 triliun itu, hasil lelang nilai kontraknya hanya mencapai Rp99 triliun, atau terjadi penghematan senilai Rp12,4 triliun atau 11%, dari nilai pagu yang ditetapkan dalam APBN.
"Menilai potensi penghematan itu, katanya, maka LKPP akan meningkatkan transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan menggenjot implementasi sistem dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," ujar Agus di Jakarta.
Saat ini jumlah LPSE di seluruh daerah mencapai 520 unit dengan nilai transaksi diharapkan meningkat menjadi Rp135 triliun pada tahun ini dari sebelumnya hanya Rp54 triliun pada tahun 2011.
Berdasarkan data LKPP per akhir Oktober, realisasi transaksi dengan LPSE baru mencapai Rp98,009 triliun atau sekitar 73% dari kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa nasional. Adapun jumlah proyek yang sudah dilelang sendiri mencapai 65.380 paket, dari total 84.513 paket kegiatan yang dilaksanakan selama 2012.
Namun begitu, pengguna sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini masih terbatas, yakni hanya 187.000 dari 3 juta badan usaha yang ada. Bahkan, dari badan usaha yang terverifikasi mengikuti pengadaan barang dan jasa secara eloktronik, ada yang berniat mengakali sistem pengadaan elektronik.
“Misalnya bandwith yang dikecilkan atau banyaknya penawaran yang datangnya dari satu alamat," tambah Agus.
Sementara itu, Sekretaris Utama LKPP Eiko Whismulyadi menambahkan, penggunaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik membutuhkan penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan.
Karena itu, diperlukan strategi diseminasi untuk membangkitkan, memotivasi, dan menyadarkan seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat maupun pemerintah. “Dengan langkah itu, diharapkan sistem pengadaan barang dan jasa akan bergerak menuju aspek yang lebih komprehensif,” katanya.
Kepala Bidang Teknologi Konstruksi Berkelanjutan Kementerian Pekerjaan Umum Dewi Chomistriana mengungkapkan, pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan terkendala dalam proses penyusunan dokumen sampai proses pelelangan. Untuk itu, diperlukan sinergi antarinstansi guna memberi pemahaman yang sama mengenai konsep pengadaan yang berkelanjutan.
“Keberhasilan pengadaan berkelanjutan tak bisa lepas dari komitmen seluruh pemangku kepentingan. Komitmen itu nantinya harus diterjemahkan baik dalam proses perencanaan, budgeting, dan implementasi pengadaan yang nantinya betul-betul dilaksanakan secara baik,” ujarnya.
Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan selain pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan, Indonesia juga perlu mengembangkan green procurement policy.
Karena konsep itu, selain bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang, efeknya juga akan memberikan kontribusi penting bagi penghematan biaya dari sisi life costing, daya tahan maupun mengurangi pembuangan limbah.
“Keberhasilan pengadaan berkelanjutan tak bisa lepas dari komitmen seluruh pemangku kepentingan. Komitmen itu nantinya harus diterjemahkan baik dalam proses perencanaan, budgeting dan implementasi pengadaan yang nantinya betul-betul dilaksanakan secara hijau," ujar Lukita. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
