JAKARTA: Lembaga Pengelola Dana Bergulir optimalkan sosialisasi program dan terobosan terkini dan strategis yang bisa dimanfaatkan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kepada stakeholders atau pemangku kepentingan.
Kemas Danial, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), mengatakan sosialisasi dilaksanakan pada 6-7 September 2012 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
”Acara ini akan dihadiri seluruh Kepala Dinas atau Badan yang membidangi KUMKM di setiap provinsi. Harapan kami sosialkisasi ini dapat mencapai kesepahaman terkait pengelolaan dana bergulir LPDB-KUMKM,” katanya kepada Bisnis, Minggu (26/8/2012).
Adapun makna utama dari sosialiasi agar tercapai pemahaman secara optimal mengenai program dan terobosan terkini dan strategis yang tengah dijalankan LPDB. Dengan demikian lembaga itu memperoleh umpan balik dari Dinas maupun Badan yang membidangi KUMKM provinsi.
Umpan balik yang dimaksudkan beberapa hal penting mengenai penanganan mitra-mitra yang bermasalah mengembalikan dana bergulir serta memposisikan kembali (re-positioning) fungsi dan peran Dinas terhadap LPDB-KUMKM.
Sebagai satuan kerja (Satker) Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB tidak henti melakukan terobosan strategis. Pada usia tergolong muda, 6 tahun, banyak hal yang telah dijalani dan dilewati.
Di antaranya, mitra bermasalah dalam pengembalian dana pinjaman atau pembiayaan, serta ketidaksepahaman mengenai eksistensi LPDB dari Kepala Dinas dan Badan yang membidangi KUMKM di setiap provinsi.
”Berdasarkan alasan itu sosialisasi pengelolaan dana bergulir diadakan kepada kepala dinas atau badan yang membidangi KUMKM provinsi di seluruh Indonesia. Demean demikian aka nada kesamaan persepsi dan pemahaman.”
Sosialisasi pengelolaan dana bergulir menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya adalah Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Produksi, dan Deputi Bidang Pembiayaan. Kehadiran narasumber di atas diharapkan mampu menjelaskan dari sisi kelembagaan, produktivitas usaha, dan dari sisi kesehatan koperasi.
“Sosialiasi pengelolaan dana bergulir ditujukan kepada 33 Kepala Dinas Provinsi, serta 34 Kepala Dinas Kabupaten/Kota terpilih. Kriterianya adalah, dari poin jumlah mitra terbanyak bermasalah, maupun kabupaten/kota yang belum pernah mendapat akses pembiayaan dari dana bergulir,” ujar Kemas Danial.(msb)
