PENYEDIAAN BBM: Pertamina luncurkan SPBU Mobile

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) meluncurkan agen bahan bakar minyak yang sifatnya mobile atau bergerak, untuk melayani pembelian BBM solar non subsidi bagi kendaraan instansi pemerintah, BUMD, BUMN, dan kendaraan milik industri pertambangan dan perkebunan di seluruh Indonesia. Agen BBM Pertamina berupa mobil tangki berkapasitas 5.000--8.000 liter solar yang dilengkapi dengan meter arus, pompa produk, dan nozzle itu dapat beroperasi layaknya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berjalan. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yuktyanta mengatakan investasi untuk armada agen BBM Pertamina itu diperkirakan sebesar Rp200 juta per mobil.

“[Investasi] yang mahal itu untuk pompanya yang bisa mencapai Rp70 juta per satuannya. Kami berharap pertengahan Juni nanti sudah ada 65 armada agen BBM Pertamina yang akan beroperasi di seluruh Indonesia,” ujarnya seusai meresmikan peluncuran agen BBM Pertamina, hari ini, 31 Mei 2012. Dia mengakui gagasan peluncuran SPBU berjalan itu untuk merespon kekurangan BBM bersubsidi di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan. Lagi pula, imbuhnya, dengan beroperasinya SPBU berjalan tersebut, tentunya akan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, proses pemilihan agen sudah tuntas dan selama 2 pekan ke depan, akan ditindaklanjuti dengan persiapan armada. Armada-armada agen BBM Pertamina tersebut, lanjutnya, akan tersebar di Sumatera (12 armada), DKI-Jawa Barat-Banten (6 armada), Jateng-Jatim-Balinus (21 armada), Kalimantan (20 armada), dan Sulawesi-Papua-Maluku (6 armada). “Sampai akhir tahun ini, kami memproyeksikan ada sekitar 200 armada sejenis yang akan beroperasi di seluruh Indonesia. Harga jual solarnya seperti harga pertamax, naik-turun mengikuti perkembangan harga minyak dunia,” katanya. Hanung menjelaskan armada-armada yang menjual BBM solar nonsubsidi itu akan diposisikan di beberapa titik di Indonesia, khususnya yang dekat dengan pengangkutan tambang dan perkebunan, seperti di Kalimantan./Pengawasan BBM bersubsidi/

Hanung menegaskan Pertamina siap melaksanakan kebijakan pemerintah untuk pengaturan penggunaan BBM bersubsidi dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti penyiapan depot BBM, mobil tanki, dan SPBU. Menurutnya, BUMN migas yang mendapatkan tugas menyalurkan BBM bersubsidi lebih dari 99% dari kuota APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter, telah menerapkan sistem pengawasan BBM bersubsidi POS (point of sales) seperti di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sistem pengawasan yang diterapkan di 110 titik itu akan memonitor dan merekam pembelian BBM bersubsidi di setiap kendaraan, baik volume, waktu, lokasi SPBU, kewajaran pembelian, termasuk identitas kendaraan pelanggan, sehingga mengurangi penyelewengan BBM bersubsidi. “Pertamina siap mendukung pemerintah untuk pengaturan BBM bersubsidi ini,” katanya. Selain itu, Pertamina juga menggenjot pengembangan SPBU khusus yang menyediakan BBM nonsubsidi di berbagai daerah. Hingga kini, terdapat 21 SPBU yang khusus menyediakan solar nonsubsidi, dan Pertamina memiliki 5 SPBU Pertamax Series di Jabodetabek dan Bali. (mmh)