Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PENERIMAAN PAJAK: DPR Desak PEMERINTAH Bekerja LEBIH GIAT

JAKARTA: Pemerintah diminta untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak mencapai 16% terhadap Produk Domestik Bruto pada 2013.
Erlan Imran
Erlan Imran - Bisnis.com 24 Mei 2012  |  19:57 WIB

JAKARTA: Pemerintah diminta untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak mencapai 16% terhadap Produk Domestik Bruto pada 2013.

 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Alamuddin Dimiyati Rois mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan sumber penerimaan pajak dengan melakukan berbagai upaya seperti a.l. ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.

 

Tax ratio seharusnya bisa mencapai 14%-16% dengan optimalisasi sumber penerimaan pajak,” ujarnya saat pembacaan pendapat fraksi dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, hari ini.

 

Edison Betaubun, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya berpendapat rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah. Peningkatan penerimaan pajak, hanya sebagai implikasi dari tumbuhnya perekonomian masyarakat, bukan upaya keras lembaga pengelola pajak.

 

Dia menuntut pemerintah membenahi sistem administrasi perpajakan dan memperluas basis wajib pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak, harus memperketat upaya penagihan piutang pajak.

 

“Kemenkeu harus dapat memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memfokuskan diri pada pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengawasan produksi pertambangan dan minyak dan gas  yang masih punya potensi besar,” ujarnya.

 

Menurut Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, rasio penerimaan pajak saat ini memang baru berada pada level 12% terhadap PDB. Namun persentase tersebut belum memperhitungkan penerimaan pajak daerah dan pajak yang berasal dari sumber daya alam. “Kalau kedua hal itu digabungkan, tax ratio bisa mencapai 16%,” ujarnya.

 

Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah telah mampu membawa pertumbuhan penerimaan perpajakan pada 2012 sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Untuk menyesuaikan pertumbuhan penerimaan pajak berdasarkan rasio terhadap PDB, Agus berniat merevisi undang-undang perpajakan.

 

“Kami merasa inisiatif perubahan UU perpajakan perlu dilakukan kalau kita ingin mencapai satu jumlah yang meningkat signifikan,” jelasnya. (yus)

 

UPDATE ARTICLE:

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : David Eka Issetiabudi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top