Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PEMBERDAYAAN UKM: Perusahaan penjaminan kredit daerah dibutuhkan

JAKARTA: Pemerintah menilai pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah di setiap provinsi Indonesia merupakan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan permodalan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian
Muhammad Sarwani
Muhammad Sarwani - Bisnis.com 21 Mei 2012  |  20:30 WIB

JAKARTA: Pemerintah menilai pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah di setiap provinsi Indonesia merupakan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan permodalan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan meski pendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) masih menghadapi masalah, namun sangat tepat untuk menjawab permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)."Saat ini baru berdiri tiga PPKD yang melayani kebutuhan UMKM, masing-masing PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur, Jamkrida Bali Mandara Bali, dan PT Sarana Penajminan Riau," katanya kepada Bisnis, Senin, 21 Mei 2012.Selain itu ada tiga lembaga penjaminan kredit skala nasional, yakni PT Askrindo, Perum Jamkrindo, dan PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI). Namun kehadiran ketiga lembaga itu belum optimal melayani UMKM di setiap provinsi.Itu sebabnya masih perlu pendirian PPKD di berbagai provinsi agar dapat menjamin kredit UMKM yang terdapat di daerah. Sara Penjaminan Riau misalnya, masih berada di bawah kendali PT Askrindo, karena belum memenuhi syarat kecukupan modal.Tantangan terhadap pendirian PPKD karena kemungkinan Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota belum mengalokasikan APBD sebagai modal operasional. Harus ada penegasan dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga APBD dari Pemda bias dialokasikan untuk modal awal pembentukan PPKD.Ada juga anggapan bahwa operasional PPKD tidak boleh merugi dari stakeholders menjadi hambatan tersendiri. Sedangkan praktek lembaga itu di berbagai negara tidak harus menguntungkan awal pada tahun operasional.Oleh karena itu diperlukan kesamaan persepsi dari kementerian terkait mengenai kemungkinan kerugian pada awal dari PPKD. Meski rugi pada awal operasional, namun diyakni ada mutiflier effect-nya untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM. (ra)

 

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Basilius Triharyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top