Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PERUMAHAN: Minim anggaran, angka backlog makin tinggi

BANDUNG: Minimnya dana kementerian untuk program pengadaan rumah murah membuat angka backlog perumahan terus bertambah. Saat ini angka defisit perumahan nasional sudah mencapai 13,6 juta.Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat [Kemenpera]
News Editor
News Editor - Bisnis.com 18 Mei 2012  |  14:01 WIB

BANDUNG: Minimnya dana kementerian untuk program pengadaan rumah murah membuat angka backlog perumahan terus bertambah. Saat ini angka defisit perumahan nasional sudah mencapai 13,6 juta.Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat [Kemenpera] Pangihutan Marpaung mengatakan saat ini dalam setahun pengadaan rumah kurang lebih 170.000 sampai 200.000 unit. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan keluarga, jumlah ini menurutnya masih terbilang kurang.“Jika dihitung semuanya, backlog bukannya berkurang, tapi bertambah kurang lebih 500.000 unit per tahun,” katanya pada wartawan di sela “Kolokium dan Launching Produk 2012” Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan, kemarin.Pengadaan perumahan murah sebagai program utama pengurangan backlog, lanjutnya, rata-rata terhambat persoalan tanah, dimana harga tanah selalu naik dan persoalan legal yang kerap membelit. Ia mencontohkan pengadaan rumah murah Rp 25 juta, banyak pemda yang sudah siap menyediakan tanah namun memilih mundur karena terbentur persoalan legalitas tanah.Menurut Pangihutan, mengatasi persoalan ini Kemenpera menjalin kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk mengurangi harga tanah. “Sedang diupayakan rumah murah bisa diberikan harga dibawah NJOP seperti yang pernah diberlakukan pada rusunami 2006,” katanya.Pihaknya juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar pekerja yang mengambil KPR [Kredit Pemilikan Rumah] agar tidak mendapat pemutusan hubungan kerja.Para pengembang sendiri menilai tingginya angka backlog lebih disebabkan kebijkakan Kemenpera yang memberatkan. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI) Jawa Barat Ferry Sandiyana mengatakan sampai saat ini pihak kementerian belum mengeluarkan aturan implementasi dari UU No.1/2011 tentang Perumahandan Kawasan Permukiman (UU PKP).“Termasuk penjelasan aturan UU PKP mengenai ukuran minimal tipe 36, yang berkaitan langsung dengan RSH, sampai saat ini belum dibuat oleh Kemenpera,” keluhnya. (arh)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : JIBI

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top