JAKARTA: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mendesak PT Pertamina (Persero) agar menggunakan sistem billing untuk penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar, sehingga mencegah terjadinya kelebihan kuota.
Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fahmi Harsandono mengatakan dengan menggunakan sistem billing, setiap transaksi penjualan BBM bersubsidi oleh Pertamina akan tercatat dan terintegrasi secara online.
Artinya, lanjutnya, Pertamina sebagai badan usaha yang menyalurkan hampir 99% BBM bersubsidi (public service obligation/PSO) bisa mengatur volume penjualannya sesuai dengan kuota yang ditugaskan kepada perseroan itu.
“Semua badan usaha pendamping Pertamina [yang menyalurkan BBM bersubsidi] sudah menggunakan sistem billing. Hanya pompa bensin [SPBU] Pertamina saja yang masih manual. Kami akan terus tekan Pertamina supaya mau menggunakan billing system itu,” katanya, Kamis, 17 Mei 2012.
BPH Migas telah menetapkan PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), PT Petronas Niaga Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga sebagai pendamping Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi 2012.
“Semua [badan usaha] pendamping Pertamina itu selalu ada sisa BBM bersubsidinya dari kuota yang kami tugaskan karena mereka menggunakan sistem billing. Kalau semua [BBM] yang keluar dari nozzle itu yang dibayar negara, kan lebih terukur ketimbang yang keluar dari depot,” ujarnya.
Apalagi, kata Fahmi, aturan yang ada selama ini hanya mewajibkan BPH Migas melakukan verifikasi sampai depot saja, tanpa bisa menjangkau sampai ke SPBU. Padahal, imbuhnya, penyaluran BBM bersubsidi dari depot ke SPBU sangat rawan terjadinya penyelewengan.
“Tahun ini, kami ingin tepat volume. Artinya, BBM itu benar-benar sampai ke pompa bensin dulu, sehingga kuota 40 juta kiloliter yang diberikan sesuai APBN P 2012 tidak kekurangan. Kita tidak peduli siapa yang beli, yang penting tercatat dulu karena sampai sekarang pun kita tidak tahu,” jelasnya.
Berdasarkan data BPH Migas, apabila tidak ada upaya apapun, maka proyeksi realisasi BBM bersubsidi sebesar 47,06 juta KL dengan rincian, premium 29.25 juta KL, kerosen 1.7 juta KL dan solar 16.10 juta KL.
“Dari 40 juta KL BBM bersubsidi yang dijatahkan APBNP 2012, sekarang hanya tersisa 29 juta kilo liter. Makanya kami ingin tepat volume dulu,” ujarnya.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
