PONTIANAK: Kadin Kalimantan Barat menyatakan sebagian besar perusahaan tambang bauksit mulai menghentikan kegiatannya dan sudah ada perusahaan tambang yang melakukan PHK pasca larangan ekspor 6 Mei 2012 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Hasil pemantauan Kadin Kalbar juga menunjukkan hanya sebagian kecil perusahaan tambang yang masih melakukan kegiatan dengan kapasitas minimal, sebagai imbas pemberlakuan larangan ekspor tersebut.
"Saat ini tidak ada pembeli domestik yang bisa menampung, maka kalau pemerintah tidak segera membuka kran ekspor akan menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian di Kalimantan Barat," kata Ketua Kadin Kalbar Santyoso Tio kepada Bisnis, Minggu 13 Mei 2012.
Santyoso menjelaskan, akibat aturan pelarangan ekspor tersebut dampak yang akan dihadapi oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan jasa pertambangan yakni sebagian besar dari 25.000-an tenaga Kerja terancam di PHK.
Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial. Selain itu kredit perbankan atau leasing kendaran, alat berat dan ponton terancam macet. Pajak- pajak atau non pajak dikhawatirkan juga tidak terbayar.
Santyoso menambahkan hendaknya pemerintah memahami, pada saat terbitnya UU No.4/2009 dan PP No. 23/2010, sebagian besar pengusaha tambang bauksit di Kalbar baru mulai melakukan produksi atau masih status eksporasi.
Dia menegaskan apabila ada tanggapan bahwa pengusaha tambang tidak serius mengikuti program pemerintah hal itu tidak benar.
"Hilirisasi yang diprogramkan pemerintah untuk menaikkan nilai tambah didukung semua pihak.”
Menurut Santyoso, belum dikuasainya teknologinya seperti membangun dan mengoperasikan pabrik smelter alumina, menyebabkan pengusaha masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri termasuk kerjasama dengan mitra asing. Selain itu juga penyelesaian atas permasalahan lahan tambang dan sebagainya.
Sebagai anggota Tim Kerja Hilirisasi Minerba Kadin Indonesia, tegas Santyoso, Kadin saat ini sedang berusaha melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait agar dapat membuat kebijakan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia.
Dengan demikian pengusaha lokal/nasional dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional sesuai tujuan Kadin yang tercantum dalam UUU Kamar Dagang dan Industri No. 1/1987.
Mengacu data Dinas Energi dan Pertambangan Kalbar, cadangan bauksit di provinsi ini sebesar 3 miliar ton lebih, atau cukup untuk ekspor 200 tahun dengan asumsi volume ekspor pada 2011.
Sementara di Sulawesi Utara (Sultra) hampir 80% perusahaan tambang bakal terancam ditutup akibat kebijakan pelarangan ekspor hasil tambang tersebut.
Menurut Ketua Umum Kadin Sultra Herry Asiku akibat penutupan perusahaan tambang ini tentu terjadi PHK besar-besaran, dan diperkirakan sekitar 10.000 karyawan yang bekerja di sektor pertambangan di Sultra terancam menganggur.
"Tak hanya itu, kondisi tersebut juga memberi dampak berantai, perekonomian dapat terganggu," ujar Herry.
Dia berharap agar kebijakan pelarangan ekspor tersebut direvisi, sehingga perusahaan tambang berjalan normal kembali sampai 2014 hingga dibangunnya smelter.(K36/Bsi)
+ JANGAN LEWATKAN:
>>> 10 ARTIKEL PILIHAN REDAKSI HARI INI
>>> 5 KANAL TERPOPULER BISNIS.COM
>>> 10 ARTIKEL MOST VIEWED BISNIS.COM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
