ALIH FUNGSI SAWAH terjadi karena pertanian tak lagi ekonomis

PURWAKARTA: Pemerintah daerah menilai alih fungsi lahan pertanian untuk fungsi lain seperti properti dan industri disebabkan usaha tani tidak lagi ekonomis, sehingga petani lebih memilih menjual lahan miliknya.

 

Bupati Purwakarta Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan usaha tani skala kecil tidak memeberikan nilai ekonomi yang cukup, sehingga tidak sedikit petani yang tergiur untuk menjual lahan pertanian milik mereka.

 

"Bagaimana misalnya petani yang memiliki areal beras tetap dijaga dan dihormati. Iri dong sama Sumatra, minyak sawit dengan harga tinggi, sedangkan kita [petai padi di Jawa] menghasilkan beras dengan harga murah," ujarnya saat acara panen padi bersama dengan Wakil Menteri Pertanian di Purwakarta, hari ini. 

 

Dia menjelaskan alih fungsi lahan pertanian disebabkan infratsryuktur pertanian tidak terurus, harga komoditas tanaman pangan relatif murah, dan harga tanah yang terus meningkat.

 

"Selama ini punya areal persawahan tidak punya harga diri, karena harga beras selalu murah. Dia menilai harga ideal gabah kering giling Rp6.000 per kg bukan Rp3.400 per kg seperti yang berlaku saat ini.

 

Harga beras yang tinggi itu, katanya, dapat diantisipasi dengan subsidi beras seperti beras rakyat miskin untuk masyarakat menengah ke bawah.

 

Dedi menilai infrastruktur pertanian tidak menjadi fokus saat ini. Dia mengklaim pihaknya terus mengucurkan anggaran untuk membanguninfrastruktur di Purwakarta, tetapi sebagian besar infrastruktur seperti bendungan, jaringan irigasi primer dan sekunder serta tersier. 

 

"Kalau kita terus membuat anggaran infrastruktur pertanian cukup besar, tetapi bukan kewajiban kita, bendungan sungai bukan kewajiban kita. Mari kita bicara peta, berapa areal pertanian di Jawa, berapa areal irigasi primer sekunder, dan tersier, harga gabah dijaga Rp6.000 per kg, maka produksi akan naik," jelasnya.

 

Menurutnya, perekonomian di Purwakarta didominasi oleh sektor industri. "Istri kerja di pabrik dengan gaji Rp1,3-Rp2 juta,  sedangkan laki-laki bertani, laki-laki jadi petani, perempuan jadi kerja di pabrik, maka akan kaya."

 

Selama ini, pemerintah menilai program peningkatan produksi beras tidak didukung oleh pemerintah daerah. Seperti pencegahan alih fungsi lahan menurut Kementerian Pertanian tidak didukung oleh pemerintah daerah.

 

Menteri Pertanian Suswono menuding maraknya konversi lahan sawah terjadi karena tindakan bupati di daerah yang dinilai terlalu mudah memberikan izin konversi dari sawah ke pembangunan lain seperti perumahan.

 

Dia melanjutkan ada juga beberapa oknum yang sengaja merusak lahan irigasi pertanian agar memiliki alasan untuk melakukan konversi sawah. 

 

Padahal, masalah konversi ini bukan hanya berkaitan dengan investasi sawah tapi juga investasi bendungan untuk irigasinya yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Setidaknya, konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektare per tahun di berbagai daerah. 

 

 

Tingginya angka konversi diakui Kementerian Pertanian membuat target surplus beras 10 juta ton pada 2014 mengalami kendala.

 

Pemerintah menargetkan produksi gabah kering giling tahun ini 67,8 juta ton naik 3,1% dibandingkan dengan tahun lalu. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan alih fungsi lahan tidak hanya untuk fungsi lain seperti properti dan industri, tetapi juga alih komoditas dari beras ke komoditas lainnya.

 

"Di Banten menanam kelapa sawit, di Sumedang juga akan menanam kelapa sawit, ini tidak pas. Di luar saja [kelapa sawit], di Jawa untuk persawahan, karena Jawa masih memegang peran penting untuk menyuplai beras nasional dengan kontribusi 55% dari produksi nasional, kendati luas lahan di Jawa lebih sempit dibandingkan dengan luar Jawa," tuturnya.

 

Dia menuturkan lahan pertanian yang dibantu pemerintah melalui Sekolah Lapang Produksi Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) relatif kecil, sedangkan lahan swadaya yang tidak mendapatkan bantuan dan pengawalan dari tenaga penyuluh pertanian masih besar mencapai 9 juta hektare.

 

"Lahan pertanian yang swadaya ini jika dapat ditingkatkan produktivitasnya, maka akan signifikan dalam menambah produksi beras. Paling besar adalah lahan swadaya, lahan mandiri  mencapai 9 juta ha, itu yang untouchable [tidak tersentuh], beli bibit di pasar, pupuk di pasar, pembibimbingan minimal, kalau produktivitas dari 9 juta ha itu ditingkatkan, maka produksi akan meningkat."

 

Sebagai contoh, produktivitas padi di Purwakarta pada lahan irigasi non tekhnis hanya 4,3 ton per ha di bawah rata-rata produktivitas nasional 5,1 ton per ha.

 

Rusman menambahkan pencegahan alih fungsi lahan pertanian memang sulit dilakukan, karena lahan pertanian merupakan milik petani sendiri. Kendati pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen untuk menjaga lahan pertanian, tetapi jika petani berkeinginan menjual lahan untuk fungsi lainnya, maka konversi lahan pertanian tidak dapat terelakkan lagi. (sut)