JAKARTA: Wakil Presiden Boediono menilai pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah masih tumpang tindih, dan beberapa kebijakan daerah justru masih tabrakan dengan kebijakan di pemerintah pusat sehingga perlu ada perbaikan regulasi secepatnya."Kalau mau jujur masih banyak hal yang belum pas antara pengelola di pusat dan daerah dan kita harus jujur untuk mengakui hal itu," katanya saat membuka peringatan Hari Otonomi daerah ke-16, hari ini Rabu 25 April 2012.Wapres mengatakan sebenarnya pelaksanaan otda di Indonesia mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai proses demokrasi yang baik.Namun, di dalam negeri memang masih ada masalah terutama tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.Menurut Boediono, sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan otda antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban antara pusat dan daerah."Jadi menurut saya tugas kita bersama adalah menjabarkan lebih lanjut secara rinci kewenangan apa di pusat dan daerah serta kaitannya tanggung jawab secara jelas," katanya.Boediono mengatakan perlu ada penjabaran lebih rinci mengenai kewenangan yang mengatur publik, mengatur dana, mengatur pendidikan dan mengatur kesehatan serta mengatur personalia.Wapres juga mengajak semua pihak agar dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepatnya adanya tumpang tindih dan tabrakan antara kewenangan pusat dan daerah, sehingga di akhir masa jabatan bisa mewariskan yang lebih baik kepada pemegang estafet berikutnya."Kita selesaikan dalam waktu dekat masalah itu sehingga tidak ada lagi yang abu-abu soal desentralisasi pelaksanaan otda ini di akhir masa jabatan," katanya. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
