JAKARTA: Pemerintah telah sepakat pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda yang menelan investasi hingga Rp250 triliun dibiayai penuh oleh konsorsium tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Bila pun ada, akan ditekan seminimal mungkin.Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan usulan tersebut telah dimasukan dalam salah satu butir naskah kerja sama antara pemerintah pusat dengan konsorsium pemrakarsa yang dibantu oleh ahli hukum internasional.Menurutnya, naskah tersebut sudah dirumuskan namun belum ditandatangani karena harus melalui kesepakatan yang lebih detail tentang hak dan kawajiban untuk kemudian akan ditandatangani bersama.
Meski demikian, secara umum kedua belah pihak telah sepakat dengan bentuk perjanjian tersebut. “Intinya, sejauh ini mereka (pemrakarsa) sudah sepakat,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (27/02).Di dalam naskah sudah termuat hak dan kewajiban konsorsium serta hak dan kewajiban pemerintah dalam hal ini sebagai pihak pelaksana dan dewan pengarah. Namun hal yang paling mencuat terutama terkait pendanaan yang harus diusahakan oleh investor.“Paling tidak diupayakan mencari ruang pendanaan untuk menutup, yang sifatnya dukungan fiskal dari pemerintah diminimalkan atau bahkan tanpa dukungan pemerintah sama sekali,” ujar Hermanto.Sekretaris Tim Nasional Persiapan Pembangunan JSS ini mengatakan, ada beberapa alternatif yang dapat digunkan konsorsium untuk menutup pembiayaan pendanaan salah satunya melalui konsesi pengembangan kawasan strategi nasional di sekitar jembatan.Paling tidak, tambahnya, melalui konsesi pengembangan kawasan yang investasinya menelan dana hingga Rp150 triliun ini dapat menyumbang hingga 50% dari dana investasi yang dibutuhkan sehingga tidak perlu mendapatkan sunk cost dari pemerintah.“Ini sambil dikaji juga dalam fs (studi kelayakan). Kalau itu (pengembangan kawasan) bisa menutup, tidak perlu dana dukung pemerintah. Bila ada kurang-kurang sedikit baru ditambah,” tuturnya.Untuk menekan pembiayaan tanpa mengeluarkan pendanaan, pemerintah mempertimbangkan beberapa alternatif yang dapat menekan investasi yakni melalui optimasi bentang jembatan.Pasalnya, ujar Hermanto, bentang jembatan yang paling panjang jarak dari pilar, menentukan besaran biaya sehingga dengan optimasi investasi yang dikeluarkan diperkirakan dapat murah.Hermanto mengatakan pertimbangan pemerintah menekan dana dukungan agar fiskal pemerintah dapat dialihkan untuk keseimbangan pembangunan wilayah kawasan seperti du Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.“Kalau ini (JSS) bisa ditekan (bantuan pemerintah), konsekuensinya pemerintah bisa memaksimalkan fiskal untuk pembangunan dan belanja modal di kawasan baru yang praktis membutuhkan banyak dana.”Proyek pembangunan Jembatan sepanjang 28 km yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera ini tetap ditender dengan menggunakan skema public private partnership yang rencanya akan dimulai pada 2014 dengan waktu pelaksanaan 10 tahun.Nantinya akan ada prosedur right to match untuk konsorsium pemrakarsa yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia, konsorsium Banten-Lampung dan mitranya Artha Graha Group milik Tommy Winata.Sebelumnya, perancang pembangunan JSS Wiratman Wangsadinta mengatakan investasi yang dikeluarkan untuk JSS mencapai hingga Rp250 triliun yakni Rp100 triliun untuk pembangunan jembatan dan Rp150 triliun untuk pengembangan wilayah konsesi. (Bsi)
