Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Administrasi tender bandara Banten Selatan dipercepat

JAKARTA: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mempercepat proses administrasi dokumen tender proyek pembangunan bandara Banten Selatan, menyusul rencana penawaran proyek tersebut dalam showcase tahap kedua proyek public private partnership tahun
Linda Tangdialla
Linda Tangdialla - Bisnis.com 24 November 2011  |  16:32 WIB

JAKARTA: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mempercepat proses administrasi dokumen tender proyek pembangunan bandara Banten Selatan, menyusul rencana penawaran proyek tersebut dalam showcase tahap kedua proyek public private partnership tahun depan.Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas Bastari Pandji Indra mengatakan percepatan dilakukan karena kebutuhan akan adanya bandara tersebut cukup mendesak untuk mendukung kegiatan industri di Cilegon dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar.“Saat ini, kami tengah meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persiapan dokumen tender dan juga syarat lainnya agar proyek ini bisa ditawarkan tahun depan bersama proyek lainnya,” ujar Bastari di Jakarta hari ini.Penawaran proyek tersebut, menurut Bastari juga bisa disegerakan karena pembangunan bandara seluas 2500x45 meter itu telah mendapat izin kelaikan terbang, dari Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.Jika lelang bisa dilaksanakan pada tahun depan, maka penandatangan kontrak bisa diteken pada 2013 atau sesuai rencana. Untuk proyek fisiknya diharapkan bisa terlaksana pada 2014-2016, sehingga operasional bandara diprediksi bisa dimulai pada 2017.Pembangunan bandara Banten Selatan membutuhkan anggaran sebesar US$213,60 juta, dengan sumber pembiayaan swasta berasal dari equity sebesar US$75,67 juta, dan sisanya yakni US$177,03 juta berasal dari pinjaman.Sementara itu, pemerintah sendiri akan berkontribusi untuk pembiayaan lahan 100% atau sebesar US$60,98 juta, dan untuk konstruksi sebesar US$45,79 juta dari total kebutuhan investasi.Bastari menjelaskan penawaran proyek Bandara Banten Selatan merupakan salah satu dari 13 proyek PPP yang akan ditawarkan Bappenas tahun depan. Sebagian proyek umumnya juga sudah ditawarkan tahun ini namun belum diminati.Berdasarkan data Bappenas, 13 proyek infrastruktur tersebut kini tengah dalam persiapan dokumen tender.Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan rel kereta batubara Puruk Cahu-Bangkuang senilai   US$2,1 miliar, pengolahan sampah Surabaya senilai US$ 100 juta, dan pengolahan sampah Bandung senilai US$100 juta.Selanjutunya, proyek pengolahan sampah ITF Jakarta senilai US$100 juta, pengelolaan sampah Solo senilai US$30 juta, pengelolaan sampah Batam senilai US$100 juta, terminal kapal pesiar Tanah Ampo Bali senilai US$28,30 juta, dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur senilai US$189,30 juta.Kemudian, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Tukad Unka (Bali) senilai US$ 43,50 juta, proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Way Rilau di Lampung senilai US$ 38 juta, pembangunan Bandara Banten Selatan dengan kebutuhan investasi sebesar US$ 213,61 juta, dan jalan tol Kualanamu-Tebing Tinggi senilai US$ 193,1 juta.Bastari menambahkan percepatan penawaran proyek skema PPP itu dilakukan untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan infrastruktur nasional pada 2012 yang belum ideal.Hingga saat ini, katanya, porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 untuk pengembangan infrastruktur hanya berkisar 3% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan.Padahal, idealnya anggaran pembangunan infrastruktur mencapai 5% dari total PDB nasional. Artinya, Indonesia masih mengalami backlog investasi infrastruktur sebesar 2%.“Jika seluruh proyek yang ditawarkan bisa terealisasi, maka porsinya bisa lebih dari 5%. Capaian ini juga sekaligus untuk mengejar target porsi belanja infrastruktur sebesar 5% dari PDB yang diharapkan terealisasi pada 2014,” ujarnya.Menurutnya, minimnya pemenuhan kebutuhan anggaran pengembangan infrastruktur itu didorong oleh sejumlah faktor. Selain karena keterbatasan APBN, juga lantaran buruknya koordinasi antar instansi pemerintah dalam perencanaan pembangunan.Selain itu, pemerintah juga harus memberikan insentif berupa jaminan untuk proyek-proyek strategis PPP agar menarik minat investor.Jika syarat-syarat itu dipenuhi, lanjut dia, maka target-target pembangunan infrastruktur nasional akan terealisasi dan pemenuhan anggaran untuk rencana tersebut juga akan melebihi porsi 5% dari total PDB nasional. (Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top