BALI: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mencatat hingga pertengahan November tahun ini, sedikitnya 23.409 paket kegiatan dengan total pagu anggaran lebih dari Rp51 triliun, telah dilelang dengan menggunakan elektronic procurement (e-procurement).Artinya, baru sekitar 4% dari total APBN 2011 yang totalnya mencapai Rp1.229,5 triliun yang pelaksanaannya dilakukan melalui lelang elektronik. Atau sekitar 18% dari total belanja modal dan barang yang pagunya mencapai Rp282,5 triliun tahun ini.Meski demikian, realisasi tersebut membaik dibandingkan dengan posisi tahun lalu, yang hanya Rp13 triliun dengan nilai efisiensi Rp1,2 triliun. Adapun jumlah barang dan jasa yang dilelang tahun lalu 6.351 paket.Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan dengan jumlah kegiatan itu, LKPP mencatat sedikitnya terjadi efisiensi anggaran negara sekitar Rp4,2 triliun atau 12% dari total anggaran senilai Rp51,49 triliun yang dilaksanakan melalui kegiatan e-procurement tersebut.Menurutnya, realisasi transaksi kegiatan lelang elektronik tahun depan ditargetkan sudah diterapkan dalam belanja anggaran di seluruh kementerian."Kita harapkan seluruh belanja modal dan barang tahun depan sudah bisa menggunakan lelang elektronik dalam pengadaannya sesuai dengan isi acuan Perpres No.54/2010 tentang penyediaan barang dan jasa melalui LKPP," ujarnya usai pertemuan koordinasi ke 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Bali hari ini.Untuk mendukung target tersebut, katanya, LKPP akan mengusulkan diterbitkannya instruksi presiden (Inpres) mengenai kewajiban untuk seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan sistem lelang elektronik, menyusul dalam Perpres No.54/2010 menyebutkan pelaksanaan lelang elektronik diwajibkan dilaksanakan pada sebagian kegiatan pengadaan pada 2012.Selain itu, lanjutnya, LKPP juga akan meminta seluruh kementerian untuk melakukan integrasi kegiatan lelang elektronik, sesuai dengan aturan dan sistem yang diberlakukan LKPP."Saat ini ada dua kementerian yaitu Kementerian PU dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang masih melaksanakan lelang dengan sistem mereka sendiri. Nantinya seluruh kementerian akan bersinergi melaksanakan sistem yang sama," tambahnya.Agus menjelaskan saat ini jumlah penyedia layanan e-procurement yang terdaftar hingga saat ini mencapai 175.380 pelaku usaha di seluruh Indonesia. Sementara itu untuk LPSE terdiri dari 298 LPSE di seluruh Indonesia, dengan jumlah 500 instansi yang bergabung didalamnya.Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo mengatakan pelaksanaan lelang elektronik ini mengurangi kemungkinan terjadi penyalahgunaan, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.Karena itu, untuk mewujudkan kesuksesan sistem lelang elektronik di pemerintahan, katanya, diperlukan perubahan paradigma pemerintahan dan membutuhkan komitmen politik."Pasalnya indikator suksesnya lelang elektronik itu 80% bersumber dari persoalan birokrasi dan kekuasan, dan sisanya 20% berdasarkan komponen elektronik," ujarnya.Dengan penerapan lelang elektronik itu, lanjutnya, akan berdampak positif pada kegiatan pemerintahan misalnya saja meningkatkan iklim investasi yang kondusif, daya saing antar sektor dan daerah, multiplier effect dalam peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan pulik yang transparan, cepat dan murah.Selain itu, pelaksanaan e-procurement juga ditargetkan dapat mendorong reformasi birokrasi, sekaligus mendukung target pemerintah dimana pada 2014 pemerintahan akan bersifat terbuka berbasis teknologi infromasi, dan partisipatif tinggi dari masyarakat.Dia mengatakan untuk menjamin pelaksanaan elektronik government tersebut agar bisa efektif, pemerintah juga akan meningkatkan keberadaan kinerja dan kualitas one stop services di seluruh daerah, yang saat ini sudah terbangun di 428 kota dan kabupaten."Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui lelang elektronik ini juga diharapkan dapat menekan potensi korupsi dari kegiatan pengadaan, baik internal maupun dari aparat pemerintah dengan pelaku usaha karena kegiatan dilakukan tanpa tatap muka secara langsung," tambahnya.Berdasarkan data dari komisi pemberantasan korupsi, sekitar 80% kasus yang ditangani oleh KPK merupakan kasus dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.Karena itu untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah oleh LKPP dengan menerbitkan Perpres N0.54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh LKPP. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
