BPK akan gelar audit kinerja program pemerintah

JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kinerja atas dua program pemerintah, di samping audit keuangan atas sejumlah program pemerintah.Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menuturkan ada dua program pemerintah yang akan diaudit kinerjanya, yaitu program bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).Dua program tersebut akan diaudit setelah sebelumnya BPK melakukan hal serupa atas program pemerintah dalam penempatan TKI.“Kami akan melakukan audit kinerja untuk program-program pemerintah yang menyangkut orang banyak. Dalam beberapa waktu ke depan, kami memilih dua program tersebut untuk diaudit kinerjanya,” ujarnya hari ini.Menurut Hasan, dengan audit kinerja akan diketahui mengenai pelaksanaan pengambilan kebijakan, hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Dengan selesainya audit tersebut, BPK akan bisa memberikan rekomendasi atas program yang tekah dilaksanakan.Sebelumnya dalam audit kinerja penempatan TKI, lembaga auditor pemerintah ini memberikan rekomendasi berupa moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.Selain itu, BPK juga pernah melakukan audit kinerja terkait stimulus fiskal. Dalam audit itu dipaparkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki stimulus fiskal, menyusul ketidakefisienan program tersebut pada 2009 di tengah percepatan perbaikan infrastruktur.Auditor eksternal pemerintah ini menyatakan sejumlah kegiatan tersebut tak efektif menyerap tenaga kena dan pengangguran.Dalam audit tersebut, BPK mengemukakan bahwa program stimulus fiskal memang mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia pada 2009 sebesar 4,5% di tengah krisis keuangan dulia. Akan tetapi, ada sejumlah temuan yang mengindikasikan ketidak-efektifan pelaksanaannya.Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tenaga kerja yang tidak terserap minimal sebanyak 216.520 orang dan 333 temuan pemeriksaan senilai Rp151,49 miliar atau 3,69% dari realisasianggaran yang diperiksa.Sejauh ini audit kinerja baru menempati porsi 10% dari keseluruhan audit yang dilaksanakan BPK. Ke depan porsi tersebut akan ditingkatkan hingga pada posisi yang seimbang dengan audit keuangan.“Di negara-negara lain porsi audit kinerja sudah cukup besar, sedangkan di Indonesia masih belum banyak. Ke depan perlu untuk mengembangkan audit ini,” lanjutnya. (bsi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel