Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Remunerasi di 3 lembaga dievaluasi

JAKARTA: Pemberian remunerasi di tiga kementerian tengah dievaluasi untuk mengetahui efektivitas tunjangan kinerja itu terhadap peningkatan pelayanan publik.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan mengatakan pemerintah
Aprilian Hermawan
Aprilian Hermawan - Bisnis.com 29 September 2011  |  15:55 WIB

JAKARTA: Pemberian remunerasi di tiga kementerian tengah dievaluasi untuk mengetahui efektivitas tunjangan kinerja itu terhadap peningkatan pelayanan publik.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan mengatakan pemerintah memperketat pemberian remunerasi kepada kementerian baik yang sudah memperoleh penambahan tunjangan kinerja maupun kementerian/lembaga yang tengah mengajukan proses remunerasi."Baru tiga yang dilaporkan tadi [yaitu] Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Setneg. Lembaga lain sedang dievaluasi MA dan BPK," katanya seusai rapat mengenai reformasi birokrasi di kantor Wakil Presiden, Kamis 29 September.Evaluasi dilakukan oleh Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas yang baru dibentuk awal tahun ini oleh Wapres Boeidono. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional diketuai oleh mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Harjapamekas sedangkan Tim Penjamin Kualitas dipimpin Ketua BPKP Mardiasmo.Mangindaan mengatakan kedua tim itu sudah melaporkan beberapa parameter yang dievaluasi. Dari parameter yang dievlauasi ini nanti akan diketahui dampak dari remunerasi terhadap kinerja lembaga.Selama ini, kementerian/lembaga yang sudah mengikuti program reformasi birokrasi belum ada yang 100% memenuhi kriteria sehingga remunerasi juga baru diberikan separuhnya.  Ada kementerian yang baru memperoleh 70% tunjangan kinerja, ada juga yang baru memperoleh 50% remunerasi.Jika hasil evaluasi menunjukan tidak ada peningkatan kinerja dan pelayanan publik, maka  sisa remunerasi tidak akan diberikan dahulu,"Remunerasi kan tidak 100% langsung jadi. Kalau tidak jalan, tidak akan diberikan 100%, tidak akan  dikasih lagi. Jadi kita akan lebih ketat lagi. Karena yang diukur ini kinerja," katanya.Selama ini belum ada tolok ukur dari remunerasi terhadap peningkatan kinerja kementerian sehingga evaluasi mutlak diperlukan. Evaluasi oleh Tim Indpependen ini sudah dimulai sejak Mei 2011.  Mangindaan mengatakan pemeberian remunerasi itu seharusnya diikuti dengan perbaikan kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Remunerasi juga berarti menghilangkan berbagai tunjangan lainnya seperti uang saku mengikuti rapat dan tunjangan yang tidak semestinya. (ea) 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Marissa Saraswati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top