BPKP siap jadi pengawas aset pemda

JAKARTA: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan siap apabila diminta menjadi institusi pengawas asset-aset pemerintah daerah seluruh Indonesia.Deputi Akuntan Negara BPKP Ardan Adiperdana menuturkan penghitungan terakhir terhadap
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 25 September 2011  |  14:08 WIB

JAKARTA: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan siap apabila diminta menjadi institusi pengawas asset-aset pemerintah daerah seluruh Indonesia.Deputi Akuntan Negara BPKP Ardan Adiperdana menuturkan penghitungan terakhir terhadap sekitar 400 pemerintah daerah menunjukkan total asset yang dimiliki mencapai sekitar Rp1.300 triliun.“Kemungkinan pasti ada kenaikan jika penghitungan dilakukan pada saat ini terhadap seluruj pemerintah daerah. Sejauh ini belum ada instansi yang secara khusus menangani asset seluruh pemda seluruh Indonesia,” ujarnya pekan ini.Ardan menuturkan bahwa sejauh ini belum ada instansi yang secara khusus mengawasi asset yang dimiliki pemda seluruh Indonesia.“Kami siap mengawasi asset yang dimiliki seluruh Pemda di Indonesia apabila diminta. Penghitungan terakhir atas asset-aset tersebut dilakukan pada 2009 atas inisiatif kami sendiri,” lanjut Ardan.Saat ini BPKP menjadi lembaga yang mengawasi kegiatan Kontraktor Kontrak  Kerjasama migas (KKKS).Terkait dengan fungsi tersebut, BPKP mencatat jumlah cost recovery yang dikembalikan KKKS kepada negara hingga saat ini mencapai Rp1,2 triliun.Dana yang dikembalikan itu merupakan tindak lanjut KKKS menyikapi temuan lembaga tersebut. Diperkirakan jumlah yang dikembalikan ke negara akan bertambah seiring dengan berbagai temuan baru belakanganini.“Dana yang dikembalikan itu berasal dari cost recovery yang dibayarkan pemerintah hingga akhir 2010 sebesar Rp6,7 triliun. Kami melakukan penelusuran, dan pada akhirnya dana yang telah diterima KKKS sebagian dikembalikan lagi ke negara,” ujarnya.Menurut Ardan, saat ini pihaknya terus melakukan audit atas cost recovery untuk menemukan  pos-pos pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan.Jumlah pasti mengenai cost recovery yang dikembalikan ke negara akan diketahui pada akhir semester II/ 2011. (faa)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Dara Aziliya

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top