KI Sei Mangkei tersandera status lahan

 
Hasan Zein Mahmud
Hasan Zein Mahmud - Bisnis.com 23 September 2011  |  18:26 WIB

 

SEI MANGKEI, Simalungun: Percepatan pengembangan kawasan industri (KI) Sei Mangkei masih terkendala oleh kepastian  status lahan yang banyak dipertanyakan investor.
 
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PN) III Amri Siregar mengatakan sejauh ini perusahaan telah menetapkan PT Ferrostaal Indonesia dari 12 calon mitra untuk mengembangkan tiga industri hilir berbasis kelapa sawit. 
 
Dia menguraikan Ferrostaal dan PTPN III akan mengembangkan biodiesel terintegrasi dengan beta caratene dan surfaktan, oleokimia, dan kilang olein.
 
"Penetapan mitra itu pada 11 Agustus lalu dengan komitmen investasi hingga Rp2,3 triliun untuk memproduksi 1,2 juta ton hilir sawit dan membuka lapangan kerja bagi 3.000 orang," tuturnya hari ini.
 
Dia mengatakan terpilihnya Ferrostaal, selain berharap penggunaan teknologi mutakhir, juga memberikan jaminan bagi pemasaran produk, terutama untuk masuk ke pasar Eropa Barat. 
 
"Selama ini produk kita mengalami banyak gangguan dari LSM terkait masalah bahan baku dan lainnya. Ferrostaal yang berasal dari Jerman dan berkomitmen terhadap green produk, diharapkan dengan jaringan-jaringan offtakernya bisa menjadi entry point bagi produk kita ke Eropa Barat."
 
Namun, tuturnya, untuk pengembangan kawasan industri Sei Mangkei ke depan dibutuhkan dukungan lebih, terutama terkait dengan status lahan baik untuk pembangunan infrastruktur maupun kawasan industri itu sendiri. 
 
Amri mengatakan kepastian status lahan dan juga pengesahan Sei Mangkei sebagai kawasan industri dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah menjadikannya lebih mudah menarik investor.
 
"Kami mendapat informasi Plt Gubernur Sumut sudah urus ke BPN. Legalitas lahan sangat penting dan paling ditanya investor," terangnya.  
 
Dia mencontohkan beberapa proyek infrastruktur yang masih terkendala oleh legalitas lahan tersebut a.l. pembangunan jalan darat dari Simpang Mayang ke kawasan industri sepanjang 2,5 kilometer (km), peningkatan kualitas jalan darat dari Lima Puluh ke Perdagangan sepanjang 11 km, dan dari Simpang Mayang ke kecamatan Bosar Maligas sejauh 14 km.
 
Selain itu, berdasarkan konsep pembangunan jalur rel kereta api (KA) yang kini digarap PT KAI dari kawasan industri ke stasiun Perlanaan dan pembangunan jalur rel KA dari Bandar Tinggi ke stasiun pelabuhan Kuala Tanjung berikut fasilitas pelabuhan Kuala Tanjung.
 
Menperin M.S Hidayat mengatakan untuk meningkatkan industrialisasi hilir kelapa sawit di kawasan industri Sei Mangkei, pemerintah menekankan penyediaan infrastruktur jalan akses, rel kereta api, dan pelabuhan sebagai prasyarat kawasan industri kelas dunia hendaknya terlaksana sesuai rencana aksi dan menjadi prioritas pelaksanaan program seluruh pihak atau instansi terkait. 
 
Selain itu, tuturnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus ditingkatkan khususnya untuk pelayanan perizinan dan koordinasi program pengembangan klaster industri.
 
"Untuk merealisasikan mimpi mengenai kawasan industri Sei Mangkei sebagai pusat investasi hilir kelapa sawit, saya pasang badan. Bahkan, kami punya target agar Sei Mangkei bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pertama yang ditetapkan pemerintah," jelasnya. 
 
Pemerintah pusat, tuturnya, juga berharap, pemerintah provinsi mengkonsentrasikan APBD untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Seharusnya, tuturnya, berdasarkan matrik yan disusun bersama, sebelum 2012 infrastruktur sudah terlaksana, bahkan bila perlu dengan mengerahkan APBD. 
 
"Kementerian PU sudah menganggarkannya dan Kemenhub juga sudah melakukan improvement. Saya harap APBD juga dialokasikan untuk itu. Untuk jalur dan pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan selesai dalam 3 tahun atau pada 2014," tuturnya. (sut)
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top