Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mandatory bahan bakar nabati diusulkan 7,5%

 
News Editor
News Editor - Bisnis.com 22 September 2011  |  18:39 WIB

 

JAKARTA: Kalangan produsen bahan bakar nabati (BBN) berharap pemerintah menaikkan level mandatory BBN hingga 7,5% guna mendongkrak level produksi hingga 1 juta kiloliter tahun depan.
 
Purnadi Djojosudirdjo, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengatakan dalam asumsinya pemerintah mencantumkan level mandatory BBN sebesar 5% untuk biodiesel, sedangkan bioethanol masih sebesar 1%. Menurut dia, kendati sudah cukup positif sebenarnya industri berharap bisa ditingkatkan.
 
"Pemerintah tetapkan asumsi mandatory biodiesel untuk dicampurkan dengan Solar bersubsidi sebesar 5%. Kalau kami berharap itu bisa naik menjadi 7,5% sehingga bisa menggairahkan industri," katanya hari ini.
 
Purnadi mengatakan dengan 7,5% produsen biodiesel bisa digenjot hingga 1 juta kiloliter atau lebih tinggi dari target tahun ini 560.000 kiloliter. "Kalau 7,5% 1 juta kiloliter bisa diproduksi."
 
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi subsidi BBN senilai Rp3 triliun. Rincian subsidi untuk BBN terdiri dari Rp2,08 triliun senilai 694.400 kiloliter dan kuota bioethanol sebanyak 244.100 kiloliter senilai Rp854,4 miliar. 
 
"Kami sambut positif keputusan besaran subsidi itu karena itu berarti rata-rata Rp3.000 per liter. Akan tetapi rasanya fokusnya akan lebih ke biodiesel karena bioethanol sulit dapatnya dan harganya mahal." katanya.
 
Namun, Purnadi menambahkan pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan patokan harga. Menurut dia, Aprobi sudah memasukkan usulan dan diharapkan bisa dibahas oleh Kemenkeu dan Kementerian ESDM agar segera diputuskan.
 
"Pembahasan diharapkan pekan depan selesai dan sudah tinggal finalisasi karena bagaimanapun kran (subsidinya) berada di Kemenkeu," katanya.
 
Purnadi mengatakan terdapat perbedaan cukup signifikan antara patokan harga yang berlaku saat ini dengan usulan yang dibahas."Kami usulkan biaya produksi dalam negeri ditambah biaya kerja sehingga total nilainya kirai-kira akan memiliki deviasi lebih rendah atau tinggi  5% dari harga nasional."
 
Ke depan, lanjutnya, Aprobi berharap pemerintah bisa menegakkan aturan mandatory untuk BBN yang dicampurkan dengan BBM non subsidi. "Kalau itu dilakukan produksi kami bisa jadi 2 juta kiloliter per tahun. (sut)
 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top