Pada Senin ketiga lembaga tersebut telah meneken kerjasama country programme action plan (CPAP) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan komitmen kerjasama tersebut akan berlangsung selama lima tahun hingga 2015. Bantuan bukan hanya berupa dana saja, tapi juga tenaga ahli untuk melihat kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah, katanya usai acara penandatanganan CPAP di kantor Bappenas, Senin.
Dalam kerjasama itu, tuturnya, UNDP memberikan bantuan dana sebesar USD185 juta untuk keperluan mendukung percepatan pembangunan millennium (MDGs, demokratisasi, dan perubahan iklim. Sementara bantuan dari Unicef sebesar US$155,2 juta dan UNFPA sebesar USD29 juta. "Totalnya ada 12 program selama lima tahun. Kesemuanya sudah sesuai dengan target dan tujuan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN," ujarnya.
UN resident coordinator EL Mostafa Benlamlih mengatakan percepatan pembangunan yang tengah didorong pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang perlu mendapat dukungan internasional. "Kami membuat program yang efektif, fokus pada hasilnya agar bisa berkelanjutan, katanya.
Di tempat sama, Country Director UNDP Beate Trankmann menambahkan pembangunan di Indonesia selama lima tahun mendatang harus mengedepankan pemerataan ekonomi antara pusat dan daerah. Pemerintah menyebutnya pertumbuhan yang pro poor dan ini sudah perlahan mulai ditunjukkan dalam perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia, ujarnya.(api)
