Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku telah melaporkan temuan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyebut Prabowo memberikan perhatian khusus mengenai kasus ini. Dia juga bilang bahwa telah melaporkan perkembangan terbaru usai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel dibekukan.
“Saya sebagai pembantu Presiden sudah barang tentu setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan kementerian ya, itu cukup lah saya sama Bapak Presiden yang tahu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, kamis (5/6/2025).
Bahlil tak merinci apa arahan yang disampaikan Prabowo usai dirinya melakukan laporan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bakal memprioritaskan segala hal yang terbaik untuk Indonesia.
“Beliau [respons Presiden Prabowo] untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus ya,” tegasnya.
Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.
Baca Juga
Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.
Menanggapi hal itu, Bahlil menyebut pihaknya telah melayangkan surat yang menyatakan bahwa IUP PT GAG Nikel dihentikan sementara. Dengan demikian, proses penambangan di wilayah Raja Ampat itu resmi dihentikan sementara mulai hari ini.
Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.
“Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek nah apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” tandasnya.
Asal tahu saja, PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu disebut telah mengantongi IUP produksi pada 2017.
