Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk BP Danantara yang dipimpin oleh mantan bos OJK Muliaman Hadad dan akan memimpin sederet tugas dalam pengelolaan BUMN.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan lembaga khusus tersebut akan berada di bawah kendali Presiden.
Salah satu tugasnya, yakni untuk membantu mengelola aset-aset pemerintah di kementerian yang telah terbentuk.
“Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar-pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Misalnya, aset-aset yang dimiliki pemerintah dan dikelola kementerian, kemudian digabung menjadi satu. Selanjutnya, BP Danantara akan mengeola aset tersebut dan merumuskan kebijakan investasi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012–2017 tersebut menuturkan lembaga ini nantinya akan dipersiapkan sebagai Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura dan Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia.
Nantinya pun, BP Danantara akan membawahi Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) serta Indonesia sovereign wealth fund (SWF).
Baik INA maupun SWF, diharapkan bakal mendorong agar semua BUMN dapat berintegrasi ke dalam instansi tersebut dalam waktu dekat.
“Namun, tentu saja itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, selain menduduki kursi Ketua DK OJK, Muliaman juga pernah mengemban posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2006–2012 dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama periode 2010 hingga 2012.
Pria kelahiran 1960 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Swiss sejak 2018 hingga 2023.
