Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai metode dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk progam makan siang gratis memungkinkan untuk dilakukan.
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menyampaikan meski memungkinkan, kondisi tersebut perlu diperhatikan antara jumlah dana BOS yang ada dengan kebutuhan anggaran makan siang gratis ke depannya. Menurutnya dengan besaran anggaran yang ada saat ini, maka BOS tidak mencukupi untuk sumber pendanaan program makan siang gratis.
Progam makan siang gratis merupakan janji kampanye pasangan Prabowo - Gibran yang saat ini memimpin hasil perolehan suara di real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Prabowo-Gibran kalau memang terpilih dan eksekusi anggaran BOS, kalau yang eksisting dipakai jelas nggak cukup dan akan mengganggu operasional sekolah,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (4/3/2024).
Sekalipun terjadi penambahan BOS dengan tujuan makan siang gratis, Eko melihat pihak tenaga pendidik tampaknya lebih memilih penambahan anggaran untuk kegiatan operasional lainnya.
Mengacu dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri dari BOS, BOP Paud, dan BOP Kesetaraan total senilai Rp59,49 triliun.
Baca Juga
Dengan besaran anggaran itu saja, sekolah kerap mengeluhkan penambahan anggaran karena kebutuhan operasional lebih banyak.
“Lebih urgent mana? Apakah ditambah makan siang atau sebetulnya dana BOS ditambah yang tujuannya untuk support operasional secara langsung,” lanjutnya.
Catatan lainnya, Eko menekankan agar mengurangi keterlibatan guru dan kepala sekolah dalam program ini. Khawatirnya, justru akan terfokus pada makan siang gratis ketimbang peningkatan keilmuan bagi anak sekolah.
Menurutnya, langkah terbaik selain memperbanyak penerimaan negara, pemerintah dapat melakukan realokasi atau reposisi anggaran yang ada. Bukan tidak mungkin juga melakukan realokasi dari anggaran subsidi kompensasi meski konsekuensinya terhadap kemiskinan.
Ruang fiskal kas negara yang sempit sekitar 25% dan kebutuhan makan siang gratis yang disebutkan sejumlah Rp400 triliun, berat untuk dilakukan secara sekaligus.
“Implikasi dari pemanfaatan dana BOS, ini bicara eksisting atau next. Pemerintah sedang belanja masalah dan kritik, mudah-mudahan itu membuat konsep dari makan siang gratis lebih tertata, tidak seperti food estate,” tutupnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak rencana program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang disebut akan menggunakan dana BOS.
Pasalnya, anggaran BOS yang saat ini diambil dari APBN dianggap belum cukup untuk menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan.
“Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
