Bisnis, JAKARTA—Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) dipastikan segera memulai pembangunan proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia pada Januari 2024.Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, setelah mengunjungi China awal Desember 2023.
Berita terkait megaproyek baterai listrik Indonesia China hingga dana asing pupuk cadangan devisa menjadi berita pilihan editor BisnisIndonesia.id.
Sejumlah berita menarik lainnya juga turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id
Berikut ini highlight BisnisIndonesia.id, Sabtu (9/12/2023):
1.Langkah Maju Megaproyek RI-China Masuk Ekosistem Baterai Dunia
Bahlil mengaku selain kunjungannya dalam acara Marketing Investasi Indonesia (MII) yang digelar di Shanghai China, dirinya turut memastikan investasi dari produsen baterai terbesar asal China, yakni Contemporary Amperex Technology Co. (CATL).
Dirinya menyampaikan CATL akan masuk ke Indonesia untuk melakukan groundbreaking pada Januari 2024. “Mereka sudah mau melakukan groundbreaking pada Januari 2024,” katanya kepada awak media seusai Rakornas Investasi 2023 di Balai Kartini, Kamis (7/12/2023).
CATL telah memiliki komitmen investasi bersama konsorsium BUMN, yakni Indonesia Battery Corporation (IBC), untuk mengembangkan proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia.
Produsen baterai terbesar asal China itu masuk lewat cucu usahanya PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co, Ltd. (CBL).CATL dalam proyek baterai yang bernama Dragon, berkomitmen untuk menanamkan investasi sekitar US$6 miliar atau setara dengan Rp92,48 triliun (asumsi kurs Rp15.349 per US$).
Adapun, pada Desember 2023, CATL melalui CBL dilaporkan akan menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di sisi hulu proyek baterai.
Keduanya akan membentuk joint venture pada sisi hulu tambang.
Dalam proses ini, Antam akan mendivestasikan 49% sahamnya di konsesi tambang nikel yang dikelola anak usaha mereka, PT Sumberdaya Arindo, kepada anak usaha yang dikendalikan CBL, Hong Kong CBL Limited (HKCBL).
2.Alasan Investasi Asing Belum Realisasi Proyek di IKN
Hingga saat ini investor asing belum merealisasikan komitmen investasi pembangunan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Padahal, merujuk data Badan Otorita IKN, surat minat investasi atau letter of intent (LOI) di IKN mencapai 323 hingga periode November 2023 dimana sebesar 45% atau 135 surat berasal dari investor asing. Pembangunan IKN akan banyak mengandalkan dana dari investor dimana porsi pembiayaan IKN dari swasta mencapai 80% dan sisanya 20% menggunakan APBN.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya akan selektif dalam memilih investasi swasta yang masuk ke IKN. Tujuannya, agar investasi tersebut tidak membebani keuangan negara karena pengembalian investasi yang besar.
Oleh karena itu, OIKN akan terus mencari investor-investor yang cocok, baik dari segi harga, dan skema pengembalian investasinya yang tidak membebani dan tentu saling menguntungkan. Pihaknya tak menampik dalam proses negosiasi investasi pemerintah dengan calon investor asing yang akan masuk ke IKN berlangsung sengit.
“Yang namanya investasi itu bisa deal atau no deal. Jangan heran juga kalau ada yang enggak ketemu ya investor asing. Tidak ketemu itu karena kita enggak mau ngobral. Nanti tiba-tiba mahal sekali kita harus angsurnya, kita tidak mau memberatkan nanti masyarakat dan negara ke depannya,” ujarnya dikutip Jumat (8/12/2023).
Di sisi lain, pemilik modal berharap memperoleh pengembalian investasi yang besar. Hal ini membuat OIKN pun akan berhati-hati dalam menentukan investasi yang boleh masuk ke IKN Nusantara.
Proses investor dalam berinvestasi di IKN memiliki tahapan yang panjang. Sebelum mantap melakukan proses investasi tersebut perusahaan asing perlu untuk mempelajari lebih dalam mengenai IKN itu sendiri.
Para calon investor asing ini diharuskan untuk melakukan kunjungan ke IKN untuk mengecek kondisi tanah dan melakukan studi kelayakan. Hal ini untuk menentukan besaran biaya yang akan dikeluarkan di IKN.
3.Membuka Jalur IPO Pinjaman Online
OJK mendorong platform financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebagai salah satu opsi penguatan permodalan. Seiring dengan peningkatan kinerja pinjol, penguatan modal menjadi keniscayaan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada 23 pinjol yang belum memenuhi ekuitas minimum senilai Rp2,5 miliar per 30 November 2023. OJK telah menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sekaligus mendorong pinjol untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk pemenuhan modal minimum.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa penguatan permodalan di industri fintech P2P lending dapat dilakukan oleh pemegang saham. OJK tidak menutup kemungkinan fintech P2P untuk melakukan aksi korporasi melalui IPO.
“Dan tidak ditutup kemungkinan [pemain fintech P2P lending menambah modal] melalui IPO pada Bursa Efek, yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat (8/12/2023).
Agusman menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada pemain yang mengajukan diri untuk melantai di Bursa. “Sampai dengan saat ini belum ada P2P lending yang melakukan IPO melalui bursa efek,” ungkapnya.
Dari sisi kinerja, outstanding pembiayaan P2P lending per Oktober 2023 tumbuh 17,66% year on year (YoY) menjadi Rp58,05 triliun. Pada September 2023, outstanding pembiayaan P2P lending hanya mencapai Rp55,70 triliun.
4.Industri Tekstil Tak Serta-Merta Berjaya di Tahun Politik
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengaku belum mendapatkan banjir pesanan di masa kampanye politik yang akan berlangsung hingga Februari 2024.
Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pesanan untuk kaos dan produk tekstil lainnya memang mulai masuk, tetapi masih belum signifikan berpengaruh pada pertumbuhan kinerja. Bahkan, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun politik pada 2019.
"Ada pesanan, tetapi sedikit sekali tidak signifikan. Belum sampai 10% dari tahun politik 2019 lalu, lebih tinggi tahun politik sebelumnya," kata Redma kepada Bisnis, Jumat (8/12/2023).
Pada tahun politik, umumnya permintaan pasar akan mengungkit produksi tekstil hingga berdampak pada kebutuhan bahan baku. Pesanan yang biasanya diterima, seperti kaos, jaket, hingga syal.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil tengah mengalami kontraksi kinerja yang ditandai dengan turunnya permintaan hingga utilisasi manufaktur yang tertekan. "Bahan bakunya di pabrik juga numpuk karena di pasar penuh dengan barang impor," ujarnya.
Banjir barang impor ilegal masih menjadi polemik yang tak kunjung terselesaikan hingga kini. Padahal, pemerintah telah mendorong penerapan pengawasan border untuk menahan laju impor.
5.Dana Asing Pupuk Cadangan Devisa
Aliran kembali dana asing ke pasar keuangan Indonesia menebalkan cadangan devisa ke posisi paling tinggi sejak Juni. Taruhan bahwa bank sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga pada pertengahan 2024 membuat investor kembali melirik aset-aset negara berkembang, termasuk Indonesia.
Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa pada akhir November 2023 sebesar US$138,1 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2023 sebesar US$133,1 miliar. Peningkatan ini adalah untuk pertama kalinya setelah turun dalam tiga bulan terakhir.
“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan pajak dan jasa,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan, Kamis (7/12).
Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Dana global membeli obligasi pemerintah senilai US$1,5 miliar pada November, terbesar sejak Januari, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Hal ini membuat Indonesia berada pada jalur aliran masuk dana asing untuk tahun pertama dalam empat tahun terakhir.
