Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan anggaran dukungan untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mencapai Rp35,45 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan, total anggaran Rp35,45 triliun paling banyak dianggarkan untuk kebutuhan pembangunan jalan di IKN yang digelontorkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga senilai Rp16,67 triliun.
"Bina Marga Rp16,67 triliun, antara lain untuk pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur, Jalan Feeder distrik di IKN, Jalan Tol Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C Seksi 1 serta Bandara (VVIP) di sisi landasannya," kata Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11/2023).
Untuk diketahui sebelumnya, mengutip dokumen yang dibagikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan IKN, hingga periode 19 Oktober 2023 progres pelaksanaan pembangunan jalan tol IKN masih sesuai target.
Adapun, perinciannya, Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang atau Tol Seksi 5A realisasi konstruksinya mencapai 60,23%. Lebih cepat 0,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar 59,35%.
Kemudian, jalan tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Kariangau (Tol 3A) progresnya mencapai 26,64%, sedangkan Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP. Tempadung (Tol 3B) sebesar 40,22%.
Baca Juga
Pembangunan jalan di dalam KIPP sendiri yakni pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi barat progresnya saat ini mencapai 67,76%, melesat 13,33% lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, anggaran terbesar kedua dialokasikan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp11,44 triliun untuk pembangunan instalasi pembangunan air (IPA) dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaanya.
Di samping itu, alokasi anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1, 2, 3 KIPP IKN serta perpipaanya, TPST 1 KIPP IKN, Penataan Sumbu Kebangsaan tahap II, Sumbu Tripraja dan pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I.
Besarnya dukungan alokasi anggaran pada Ditjen Cipta Karya juga untuk mendukung pembangunan gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN serta bangunan gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor OIKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II dan Kawasan Beranda Nusantara.
"Direktorat Jenderal Perumahan Rp5,76 triliun untuk lanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan lanjutan pembangunan rumah susun ASN dan Hankam," ujar Basuki.
Adapun, terakhir, sebesar Rp1,58 triliun akan dialokasikan pada Ditjen Sumber Daya Air untuk mendukung pembangunan penguatan infrastruktur pengendalian banjir DAS Sanggai 1A, penanganan banjir Sungai Sepaku, penyempurnaan dan penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan.
