Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan adanya kemungkinan tambahan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 senilai Rp17 triliun.
Secara umum, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemilu memberikan dampak positif terhadap ekonomi, terutama belanja dari partai politik. Bendahara Negara tersebut juga telah mengalokasikan anggaran Rp70,6 triliun untuk pemilu, yang sejak 2022 telah digelontorkan melalui APBN.
“Anggaran cukup besar, sampai Rp70-an triliun, tergantung second round, itu akan nambah Rp17 triliun,” ujarnya dalam Kuliah Umum di Universitas Diponegoro, Senin (23/10/2023).
Menurutnya, dari sisi APBN yang cukup banyak jumlahnya tersebut, akan memberikan dampak baik pula terhadap ekonomi. Terlebih juda adanya belanja dari partai politik dan para calon presiden dan calon wakil presiden.
“Kalau pemilu, dampaknya InsyaAllah baik. Asal tidak ada pecah belah,” katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran pemilu pada 2022 mencapai Rp3,1 triliun, kemudian alokasi 2023 Rp30 triliun, dan alokasi 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Baca Juga
Khusus untuk tahun ini, telah terealisasi sejumlah Rp14 triliun dari pagu Rp30 triliun. Secara rinci, Rp12,6 triliun telah diberikan melalui KPU dan Bawaslu untuk bentuk badan adhoc, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemutakhiran data pemilih.
Sementara Rp1,4 triliun sisanya terealisasi oleh 14 kementerian dan lembaga untuk pengamanan pemilu, hingga pengawasan dana penyelenggara pemilu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu.
