Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan skema pembelian tanah sekaligus kaveling lahan untuk investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditargetkan dapat segera rampung akhir 2023.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan kaveling-kaveling di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Zona 1C dan 1B.
Adapun, wilayah perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi tiga zona, yaitu Zona 1A (pemerintahan inti), Zona 1B (pemerintahan-pendidikan-perumahan), dan Zona 1C (pemerintahan - kesehatan - perumahan).
"Prosesnya sedang dalam persiapan, dibentuk satgas dalam rangka pecepatan pengadaan dana buat investor. PUPR lagi siapkan 1C dan 1B sampai kaveling-kavelingnya. Insyaallah, akan selesai pada akhir tahun ini," kata Danis kepada wartawan, dikutip Selasa (16/5/2023).
Danis menjelaskan, persiapan tanah untuk investor akan disiapkan oleh Badan Otorita IKN. Sebagaimana diketahui, ada dua kategori status tanah yang ada di IKN, yakni tanah dalam kawasan hutan dan tanah di atas hak pengelolaan (HPL).
Proses perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme. Pertama, pelepasan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pengadaan tanah melalui Kementerian PUPR dan ATR/BPN.
Baca Juga
Dalam hal ini, KLHK berperan untuk melepas kawasan hutan seluas 36.150,03 hektare kepada Otorita IKN. Keputusan ini ditetapkan dalam SK Pelepasan Kawasan Hutan SK. 1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2023.
Di sisi lain, pengadaan tanah di KIPP 1A yang dilakukan oleh tim pembebasan lahan (Kementerian PUPR, ATR/BPN, Pemprov Kaltim, dan OIKN) telah diproses sebanyak 330 bidang, di mana 18 bidang telah dibayarkan dan 312 bidang sedang dalam proses. Sementara itu, pengadaan tanah di KIPP 1B dan 1C akan dibebaskan 128 bidang.
"Tanah-tanah itu pada prinsipnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN berdasarkan tanah-tanah dari kehutanan, ada dua prinsip, tanah kehutanan, dan tanah kegunaan lain. Ada yang buat investasi, ada buat infrastruktur," ujarnya.
Untuk percepatan masuknya investasi di IKN, pihaknya memastikan akan segera menyelesaikan tahap persiapan lahan di zona tersebut. Danis menargetkan paling cepat akan selesai pada Sepember 2023.
"Paling lama Desember 2023, kami upayakan lebih cepat katakanlah di Oktober, September dalam rangka percepatan investasi," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi di IKN, Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa sudah banyak letter of interest (LoI) yang disampaikan kepada Otorita IKN. Per hari ini saja jumlahnya sudah 209 LoI. Dari total tersebut, 36 di antaranya sudah menandatangani non-discolusre agreement.
"Mungkin dibentuk juga satu tim, tadi tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” kata Bambang dalam keterangan persnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
