Bisnis, JAKARTA - Setelah Bank Indonesia mendapatkan posisi independen sebagai bank sentral, kini muncul ancaman independen tersebut bisa tercabut. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan politisi menjadi anggota dewan gubernur.
Selain itu, rencana menjadikan skema burden sharing sebagai hal yang permanen dikhawatirkan menggerus independensi BI. Kekhawatiran terganggunya independensi BI juga muncul seiring diperkuatnya peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Kekhawatiran ini menjadi satu dari lima ulasan pilihan Bisnisindonesia.id edisi Minggu (30/5/2022). Selain itu, ada pula sejumlah berita komprehensif yang disajikan secara mendalam.
1. RUU Omnibus Keuangan Ingin Amputasi Independensi BI?
Pengamat menilai sejumlah rancangan aturan dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau omnibus law keuangan dapat mengurangi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mempersoalkan diperkuatnya peran Kementerian Keuangan dalam KSSK.
Hal itu dinilai Deni dapat mengurangi kewenangan otoritas lainnya di dalam lembaga tersebut. Selama ini, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS termasuk di dalam KKSK. Menteri Keuangan bertindak sebagai koordinator merangkap anggota KKSK.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berkedudukan sebagai anggota KKSK. Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK memiliki hak suara. Sedangkan Ketua Dewan Komisioner LPS tidak memiliki suara.
2. Adu Panjat Rapor Kinerja Bank Digital Konglomerat
Sejumlah bank digital mampu mencatatkan rapor positif hingga kuartal III/2022, meskipun tantangan gejolak ekonomi masih membayangi. Apalagi kelompok bank ini dinilai lebih rentan terhadap dampak kenaikan suku bunga acuan ketimbang bank-bank besar yang memiliki likuiditas berlimpah.
Setidaknya terdapat tiga deretan bank digital yang telah melaporkan kinerja keuangan pada kuartal III/2022. Mereka diantaranya PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI), PT Bank Jago Tbk. (ARTO), dan PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB).
Jika diperinci dari laporan keuangan masing-masing korporasi,bank digital milik konglomerat Chairul Tanjung tersebut mampu mencetak laba bersih paling tinggi jika dibandingkan dengan Bank Jago dan Bank Neo Commerce.
Dari Allo Bank, sampai dengan akhir September 2022 telah membukukan laba bersih Rp209,02 miliar pada kuartal III/2022. Catatan ini melesat 812 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Adapun penopang pertumbuhan laba disumbang oleh pendapatan bunga yang tumbuh 286 persen yoy menjadi Rp492 miliar. Kenaikan ini mampu mengompensasi beban bunga yang terkerek 16 persen yoy menjadi Rp86,17 miliar.
Alhasil, pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) dari emiten bank bersandi saham BBHI tersebut melonjak sebesar 659 persen (yoy) menuju Rp406,08 miliar. Meski begitu, pada saat bersamaan beban operasional BBHI juga meningkat.
3. Kejar Tayang Dekarbonisasi SMGR Demi Kinerja Berkelanjutan
Emiten holding semen BUMN, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) terus mengejar kinerja berkelanjutan melalui dekarbonisasi operasi bisnisnya.
Direktur Utama Semen Indonesia Donny Arsal mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen melanjutkan transformasi dengan fokus mengembangkan inovasi. Ini untuk menjawab tantangan yang ada di bidang building material dan memberikan solusi kepada seluruh stakeholders.
SMGR ingin menjadi pionir industri bahan bangunan yang mampu meningkatkan standar hidup masyarakat, mengutamakan strategi keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk penggunaan bahan bangunan yang efektif dan efisien.
Perseroan pun mencatatkan hasil positif dari upaya menjalankan sustainability initiative yang telah ditetapkan oleh perusahaan, khususnya terkait upaya dekarbonisasi.
Hal ini dibuktikan dari keberhasilan SMGR dalam menurunkan emisi karbon. Pada semester I/2022, SMGR berhasil menekan emisi karbon hingga 592 kg CO2 per ton semen.
Realisasi tersebut turun 2,5 persen (setara 15 kg CO2 per ton semen) yang dikontribusikan dari penurunan clinker factor sebesar 0,8 persen menjadi 69,4 persen dan peningkatan thermal substitution rate (TSR) sebesar 1,7 persen menjadi 6,8 persen.
4. Perjalanan Akuisisi Masa Depan Twitter di Tangan Elon Musk
Setelah melalui pergumulan hukum yang panjang, Bos Tesla Inc Elon Musk resmi menyelesaikan proses akuisisi Twitter Inc. senilai US$44 miliar. Di tangan Elon Musk, perusahaan media sosial ini pun menjadi perusahaan tertutup atau bakal delisting di bursa saham Amerika Serikat (AS).
Dilansir dari Bloomberg yang dikutip Bisnis.com, pemegang saham publik Twitter akan menerima pembayaran senilai US$54,2 per saham atau Rp842.000 per saham sesuai kesepakatan Elon Musk. Dengan ini, Twitter dengan kode saham TWTR akan delisting dari bursa saham AS.
Perjalanan akuisisi tersebut jika dirangkum, Elon Musk membeli saham pertamanya di Twitter dengan harga rat-rata US$36,83 per saham. Pada 4 April, dia mengajukan pengarsipan 13G yang menunjukan bahwa dirinya memiliki 73,5 juta saham.
Kemudian, pada 9 April Musk menolak kursi di dewan direksi Twitter. Beberapa hari kemudian pada 13 April, dia mengirim proposal untuk mengakuisisi semua sisa saham Twitter dengan harga sebelumnya.
Selanjutnya pada 21 April, Elon Musk mengatur pembiayaan untuk kesepakatan itu. Sementara, Twitter menerima tawaran Elon untuk mengakuisisi perusahaan seharga US$44 Miliar pada 25 April 2022.
5. Mana Lebih Ditakuti Sri Mulyani, Teguran JK atau Ancaman Resesi?
Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, muncul prediksi bahwa resesi bisa terjadi pada 2023 mendatang. Terkait kondisi ekonomi, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tidak menakut-nakuti masyarakat.
Pernyataan JK itu bisa jadi akan membuat Menkeu Sri Mulyani lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada publik. Sebaliknya, bisa jadi pula, Menkeu Sri Mulyani lebih menganggap penting menyampaikan informasi soal kondisi ekonomi secara apa adanya.
Lantas, mana yang lebih didengar atau "ditakuti" Menkeu Sri Mulyani, teguran JK atau ancaman memburuknya ekonomi global beserta dampaknya ke Indonesia?
Sejauh ini belum bisa diketahui jawabannya. Satu hal yang pasti, sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani akan selalu dituntut oleh publik, terutama wartawan, menjelaskan kondisi ekonomi terbaru dan apa yang akan terjadi ke depan.
Sementara itu, teguran JK bisa dimaknai dari berbagai perspektif. Di antaranya, jika dilihat dari aspek komunikasi politik, teguran JK bisa diartikan sebagai upaya mengingatkan Sri Mulyani agar memperbaiki cara berkomunikasinya kepada publik.
