Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai idealnya harga Pertalite dan Solar dipatok di angka Rp10.000 per liter dan Rp7.500 per liter jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mamit mengatakan idealnya harga BBM bersubsidi naik sekitar 30 persen dari harga saat ini. Untuk diketahui, saat ini harga Pertalite Rp7.650 per liter, sedangkan harga solar subsidi Rp5.150 per liter.
Mamit berpendapat penyesuaian harga pada level itu mesti dilakukan untuk menutup harga keekonomian atau ongkos produksi dua komoditas energi yang saat ini sudah berada masing-masing di angka Rp17.200 per liter dan Rp17.600 per liter.
“Idealnya naik 30 persen ya karena keekonomiannya kan cukup tinggi ya sampai lebih dari Rp14.000-an ya, naik segitu sudah cukup,” kata Mamit saat dihubungi, Rabu (31/8/2022).
Di sisi lain, menurut dia, harga itu masih berada pada batas wajar psikologis masyarakat. Dengan demikian, dia memperkirakan harga itu relatif tidak bakal menimbulkan pertentangan yang kuat di tengah masyarakat.
Sementara itu, beban kompensasi dan subsidi yang mesti dikeluarkan pemerintah juga dapat dikurangi dengan efektif. Dia berharap angka itu tidak berdampak serius pada inflasi setelah kebijakan kenaikan harga BBM diambil pemerintah.
“Maunya kan lebih tinggi [harga BBM], tetapi solar ini kan digunakan untuk transportasi publik kalau terlalu tinggi dampaknya juga kenaikan harga barang dan jasa," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mulai mensosialisasikan urgensi dari rencana kenaikan harga BBM pada paruh kedua tahun ini.
Luhut mengatakan pemerintah cenderung memilih untuk mengurangi subsidi pada komoditas BBM menyusul harga minyak mentah dunia yang diproyeksikan kembali menguat hingga akhir tahun ini. Sebagai gantinya, Luhut menggarisbawahi, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran subsidi BBM itu untuk sejumlah program lainnya terkait dengan upaya meredam inflasi domestik tahun ini.
“Terkait kemungkinan kenaikkan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, pangdam, dandrem dan seterusnya mensosialisasikan untuk memberikan dukungan, ini bukan seperti perang dunia ketiga ini memang dinamika yang dihadapi seluruh dunia,” kata Luhut saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).
Di sisi lain, Luhut menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak susulan akibat kenaikkan harga BBM tersebut. Misalkan, otoritas moneter telah mengucurkan anggaran bantuan sosial (Bansos) mencapai Rp24,7 triliun untuk program bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah dan transfer daerah.
Pergeseran anggaran subsidi BBM untuk Bansos itu diharapkan dapat menekan potensi naiknya inflasi inti, angkutan hingga volatile food pada paruh kedua tahun ini.
Menurut Luhut, pemerintah sudah mengkaji dampak ikutan pada setiap simulasi kenaikkan harga pertalite dan solar sebesar Rp500 per liter.
.jpg?w=300&h=221)
