Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan seluruh proyek strategis nasional yang bersumber dari anggaran APBN harus dapat selesai pada 2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terhitung sejak 2022 sampai dengan 2024 akan ada 62 PSN yang menggunakan anggaran APBN dengan nilai investasi Rp438 triliun dapat diselesaikan pemerintah.
"Sesuai dengan arahan presiden bahwa proyek-proyek PSN yang menggunakan APBN seluruhnya diselesaikan 2024, kecuali project multiyears yang investasi jangka panjang dan anggarannya tidak menggunakan APBN," ujarnya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Airlangga mengungkapkan, sepanjang tahun ini pihaknya telah menyelesaikan 8 PSN yang perizinan telah dikeluarkan pemerintah dan juga telah beroperasi dengan nilai investasi Rp140,9 triliun.
Dia memaparkan proyek tersebut di antaranya adalah Kawasan Industri Tanjung Enim, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Weda Bay, Terminal Multipurpose Labuan Bajo, Jaringan Transmisi 500 Kv Jawa Barat-Jawa Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Benowo, dan PLBN Merauke, serta Pelabuhan Kijing.
"Selanjutnya sampai dengan 2024 itu diperkirakan akan ada tambahan 55 proyek senilai Rp300 triliun," ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 13 proyek strategis nasional (PSN) baru. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran.
Penetapan 13 PSN baru tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.9/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menyampaikan bahwa pertemuan untuk membahas rencana aksi 13 proyek yang baru telah digelar pada pekan lalu.
“Pemerintah akan memastikan proyek selesai tepat waktu dan tepat sasaran karena berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia baik lingkup regional maupun nasional. Rencana aksi, pencapaian, dan tindak lanjut isu perlu segera dilengkapi oleh Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional sebagai dasar bagi kita untuk meneliti dan melihat apa saja yang kita harus lakukan,” jelasnya.
