Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mengurangi anggaran pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang naik hingga empat kali lipat dari anggaran Pemilu 2019. Anggaran pemilu serentak yang memadai dinilai cukup sekitar Rp36 triliun.
Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro, Rami Ramdana, dan Drewya Cinantyan menilai bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 menjadi yang tertinggi dalam sejarah pesta demokrasi Indonesia. Dari berbagai sumber informasi, diketahui anggaran itu berada di rentang Rp86—110 triliun.
Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan bahwa perkiraan anggaran Pemilu 2024 adalah Rp110,4 triliun, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jumlah itu naik hingga 431,4 persen dari anggaran Pemilu 2019 yakni Rp25,59 triliun.
Putera, Rami, dan Drewya menilai bahwa pemerintah perlu mengurangi anggaran Pemilu 2024, karena proyeksi itu telah mencakup sekitar 0,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan sekitar 3 persen dari pengeluaran pemerintah. Padahal, Indonesia akan memasuki masa konsolidasi fiskal mulai tahun depan.
"Penyusutan anggaran pemilu diperlukan. Alasan diadakannya pemilihan serentak—presiden, kepala daerah, dan partai politik secara bersamaan—sebenarnya untuk menghemat uang, dengan semua pengaturan logistik dan dukungan pengawasan yang terus berjalan," tulis ketiganya dalam riset Bahana Sekuritas, Selasa (12/4/2022).
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyarankan pengurangan anggaran pemilu menjadi Rp50—60 triliun. Namun, Bahana Sekuritas menilai bahwa anggaran itu bisa berkurang lagi hingga hampir separuhnya.
Baca Juga
"Kami melihat perhitungan yang adil sebenarnya [anggaran Pemilu 2024] mencapai Rp36 triliun atau 0,2 persen dari PDB," tulis ketiganya.
Di sisi lain, ketiganya menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan serentak dapat memiliki efek pengganda yang lebih tinggi terhadap konsumsi rumah tangga. Bahana Sekuritas memperkirakan adanya pertumbuhan PDB tambahan sekitar 0,2 persen—0,3 persen dari pesta demokrasi 2024.
