Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Setuju Kalau Premium Batal Dihapus

Pemerintah perlu memberikan insentif kepada masyarakat untuk bisa beralih dari penggunaan Premium ke Pertalite, serta langkah penarikan Premium dari pasaran tidak dilakukan secara mendadak agar tidak menimbulkan masalah baru, terutama untuk masyarakat di daerah 3T.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 05 Januari 2022  |  20:53 WIB
Petugas melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU yang ada di Jakarta, Senin (31/9).  - Bisnis/Nurul Hidayat
Petugas melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU yang ada di Jakarta, Senin (31/9). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui keputusan pemerintah dalam memasukan Premium yang digunakan sebagai campuran Pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan yang nantinya akan mendapatkan kompensasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Suparno mengatakan pemberian kompensasi itu agar nantinya masyarakat dapat beralih secara perlahan ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pada saat ini, penggunaan Pertalite akan lebih didorong untuk bisa masuk ke tahapan selanjutnya yakni Pertamax.

"Pertalite itu perlu disubsidi melalui Premium sebagai campuran melalui Premium. Subsidi itu sama saja kalau kita tidak mensubsidi Premium untuk pembuatan Pertalite, ya pertalite itu sendiri akan disubsidi mengingat saat ini saja Pertamina menggunakan formula penjualan Pertalite mendekati harga Premium," katanya kepada Bisnis, Rabu (5/1/2022).

Eddy menuturkan, pemerintah perlu menegaskan sejumlah hal seperti penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan saat ini adalah mutlak. Pasalnya, bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih baik akan memberikan dampak yang tidak terlalu besar terhadap lingkungan.

Dia menambahkan, pemerintah perlu memberikan insentif kepada masyarakat untuk bisa beralih dari penggunaan Premium ke Pertalite, serta langkah penarikan Premium dari pasaran tidak dilakukan secara mendadak agar tidak menimbulkan masalah baru, terutama untuk masyarakat di daerah 3T.

"Kemudian kita juga harus mempercepat dari penggunaan EBT saya kira momentumnya tepat beralih ke EBT," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring menilai kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang masih belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19 lalu membuat penghapusan Premium tidak tepat untuk dilakukan.

“Kalau memang benar ada pembatalan penghapusan Premium oleh pemerintah, saya tentu sangat setuju sekali. Supaya pendekatannya lebih soft lagi. Jadi jangan dadakan. Kalau saat ini Premium dihapuskan, tentu sangat memberatkan masyarakat lapisan bawah. Padahal dampak pandemi Covid-19 saja masih sangat dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Dia berharap agar keputusan pembatalan penghapusan Premium benar-benar bisa dipastikan dan diikuti oleh badan usaha penyalur. Menurutnya, Pertamina masih harus tetap mendistribusikan Premium ke seleuruh SPBU dan memastikan tidak adanya kelangkaan untuk masyarakat.

Pasalnya, sebelum ada rencana penghapusan premium, masyarakat sulit menemukan Premium di SPBU, sehingga terpaksa membeli Pertamax yang notabene harganya jauh lebih tinggi.

Dia berharap apabila nantinya pemerintah tetap ingin menghapus Premium itu, maka perlu didahului dengan sosialisasi masyarakat agar masyarakat yang selama ini menggunakan Premium secara perlahan beralih ke BBM jenis lain.

“Singkatnya, jangan katanya batal dihapus, tapi premium malah susah didapat,” tegasnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

energi dpr BBM
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top