Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkoordinasikan penyiapan fasilitas vaksinasi dan tes antigen di simpul-simpul transportasi dalam rangka memperketat protokol kesehatan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tengah membahas penyediaan fasilitas tersebut di Terminal Bus, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut, Bandara, dan Stasiun Kereta Api dengan para operator transportasi, TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan pihak terkait lainnya.
“Saya sudah minta para Dirjen untuk berkoordinasi dengan operator transportasi dan meminta dukungan dari TNI dan Polri, agar masyarakat yang baru satu kali vaksin, dapat memanfaatkan layanan vaksinasi di simpul-simpul transportasi. Sementara, untuk tes antigen juga akan disediakan dengan tarif yang terjangkau,” kata Menhub, Minggu (12/12/2021).
Budi menuturkan, dengan adanya kebijakan pengetatan protokol kesehatan di masa Nataru, maka para pelaku perjalanan diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan melakukan tes antigen 1x24 jam dengan hasil negatif.
Dengan begitu, dia meminta seluruh operator transportasi agar melakukan pengawasan dan memastikan para penumpang sudah vaksin lengkap dan sudah melakukan tes antigen dengan hasil negatif.
“Kita ingin menjaga agar tidak terjadi penyebaran Covid-19, sehingga kasus positif Covid-19 dapat terkendali dan tidak ada peningkatan kasus yang siginfikan usai libur Nataru,” ucapnya.
Sebelumnya, Budi juga menginstruksikan kepada jajaran Ditjen Perhubungan Laut beserta seluruh pemangku kepentingan terkait di sektor pelayaran, untuk menjaga kelancaran arus penumpang dan barang di pelabuhan pada masa Nataru.
Menurutnya, akan ada kecenderungan pergerakan penumpang dan barang saat Nataru nanti. Maka dari itu, arus kelancaran layanan di simpul transportasi tersebut harus tetap dijaga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Di masa libur Nataru ini ada kecenderungan pergerakan penumpang dan barang akan meningkat, untuk itu seluruh pemangku kepentingan di pelayaran agar mengawal keselamatan [safety] dengan baik, menjaga kelancaran arus penumpang dan barang, dan mengetatkan prokes," imbuh Budi.
