Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai pernyataan Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri yang pernah menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan balik modal hingga kiamat sekalipun.
Menanggapi itu, Erick mengaku tidak sepenuhnya pernyataan Faisal Basri adalah salah. Menurutnya, pengembalian investasi sebuah proyek infrastruktur memang akan lama. Bahkan, bisa jadi manfaat dari Kereta Cepat ini baru bisa dirasakan oleh generasi berikutnya.
"Kalau infrastruktur konteksnya memang lama ya. Mungkin yang rasakan setelah kita meninggal, anak atau cucu kita," kata Erick dalam acara Kick Andy Show, dikutip Senin (15/11/2021).
Namun begitu, Menteri BUMN itu mencontohkan negara maju seperti Korea Selatan yang menggunakan 50 persen dari APBN di periode 1960 untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dalam periode tersebut, Korea Selatan masih sangat miskin akibat peperangan.
Dia menilai pembangunan infrastruktur tersebut tidak bohong. Hari ini Korea Selatan membuktikan bisa menjadi negara maju sebagai dampak pembagunan 60 tahun silam tersebut.
"Kita juga mesti melihat perspektif yang sama infrastruktur itu tentu konteksnya jangka panjang sekarang bagaimana dengan kereta cepat," ujar Erick.
Baca Juga
Lebih lanjut dia menilai ada perbedaan persepsi antara permintaan dan penawaran antara pihaknya dan Faisal Basri yang kemudian menjadi kontroversi publik.
"Saya nggak bilang statement pengamat itu salah, tapi ada persepsi antara pola pikir berbeda antara pemikiran supply dan demand. Nah ini jadi kontroversi saya nggak mau debat ekonomi, saya kerja bukan ahli ekonomi," imbuhnya.
Sebelumnya, Faisal Basri menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Bahkan, dia memperkirakan pendanaan proyek ini tak akan balik modal hingga kiamat.
"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," ujarnya dalam sebuah dialog virtual, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengerjaan infrastruktur ini hanya membuang anggaran negara. Apalagi saat ini akan didanai dari APBN setelah tersandung masalah pembengkakan biaya hingga Rp27,74 triliun.
Sementara itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rencananya menambah penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp53,1 trilun untuk menyuntik BUMN pada tahun ini.
Dari PMN tersebut, Menkeu menyebut anggaran yang akan disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar Rp6,9 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang totalnya Rp20,1 triliun untuk tiga entitas termasuk KAI.
Adapun suntikan lewat KAI tersebut akan digunakan untuk proyek LRT Jabodebek Rp2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp4,3 triliun.
