Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Penerimaan Negara dari Nikel Wajib Naik Hampir 2 Kali Lipat di Tahun Depan

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk memaksimalkan potensi tambang dan industri hilir nikel, serta meningkatkan target penerimaan negara hingga 80 persen dari hasil 2021.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 10 November 2021  |  16:39 WIB
Foto udara pabrik pengolahan nikel milik PT Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (24/8/2020). PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) mencatat pertumbuhan positif kinerja produksi unaudited komoditas feronikel pada periode triwulan ke-2 tahun 2020 sebesar 6.447 ton nikel dalam feronikel (TNi) atau naik sebesar dua persen dibandingkan kuartal sebelumnya. ANTARA FOTO - Jojon
Foto udara pabrik pengolahan nikel milik PT Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (24/8/2020). PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) mencatat pertumbuhan positif kinerja produksi unaudited komoditas feronikel pada periode triwulan ke-2 tahun 2020 sebesar 6.447 ton nikel dalam feronikel (TNi) atau naik sebesar dua persen dibandingkan kuartal sebelumnya. ANTARA FOTO - Jojon

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk memaksimalkan potensi tambang dan industri hilir nikel, serta meningkatkan target penerimaan negara hingga 80 persen dari hasil 2021.

Desakan itu disampaikan DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, serta Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Rabu (10/11/2021).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto saat membaca hasil RDP mendesak kedua direktorat tersebut untuk meningkatkan pendapatan negara hampir dua kali lipat.

“Memaksimalkan potensi tambang dan industri hilir nikel untuk meningkatkan target penerimaan negara minimal 1,8 kali lipat dibandingkan dengan hasil 2021,” katanya, Rabu (10/11/2021).

Semula, dewan mengusulkan agar penerimaan negara dapat naik 2 kali lipat pada 2022 dibandingkan dengan tahun ini. Namun, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin meminta agar target tersebut diturunkan.

“Dua kali lipat sulit pak. Kalau dihapus minimal-nya akan kami kejar pak. Meningkatkan target penerimaan negara, mendekati atau apa. Kalau minimal harus melebihi dua kali lipat. Itu akan sangat-sangat sulit pak,” katanya.

Anggota Komisi VII Adian Napitupulu tidak menerima jawaban tersebut. Dia mengatakan bahwa menjadi Dirjen memang sulit dan harus mencapai apa yang ditargetkan. Namun, pada akhirnya disepakati kenaikan 1,8 kali lipat penerimaan negara dari nikel.

“Kalau tidak sepakat, carilah argumentasi lain, yang tidak berargumentasi pada kesulitan. Tidak siap sulit jangan jadi Dirjen,” tegasnya.

Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah meningkatkan potensi masyarakat lokal dalam pengembangan industri nasional.

Secara khusus, Dirjen Minerba juga diminta untuk mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian nikel untuk mendukung target tersebut. Adapun Dirjen ILMATE diminta untuk memperkuat industri hilir dalam negeri berbasis nikel.

Lebih lanjut, pemerintah diminta menyampaikan data laporan kegiatan pembangunan smelter kepada dewan. Kemudian, daftar perusahaan yang memiliki izin penambangan nikel, realisasi produksi, kebutuhan industry, hingga data jumlah ekspor.

Di sisi lain, Parlemen juga meminta para perusahaan tambang untuk menyampaikan luasan lahan pertambangan yang direklamasi, serta perbandingan jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr kementerian esdm Nikel
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top