PPKM Dilanjut, Operasional Transportasi di Daerah Level 3 Tetap Dibatasi 70 Persen

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih dilanjutkan mulai hari ini, 5 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021. Seiring dengan kebijakan itu, operasional transportasi di kawasan berstatus PPKM level 3 masih tetap dibatasi maksimal 70 persen dari kapasitas angkut.

Rahmi Yati - Bisnis.com

Selasa, 5 Oktober 2021 | 14:21

Sejumlah calon penumpang bersiap menaiki bus di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/7/2021). Menurut data UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Terminal Bekasi, pemudik tujuan Sumatera dan Jawa jelang Hari Raya Idul Adha pada PPKM Darurat mengalami penurunan 70 persen dengan rata-rata jumlah penumpang sebanyak 250 orang per hari. /Antara Foto-Fakhri Hermansyah-wsj.rn

Bisnis.com, JAKARTA – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih dilanjutkan mulai hari ini, 5 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021. Seiring dengan kebijakan itu, operasional transportasi di kawasan berstatus PPKM level 3 masih tetap dibatasi maksimal 70 persen dari kapasitas angkut.

“Transportasi umum [kendaraan umum, angkutan massal, taksi [konvensional dan online], serta kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian isi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47/2021, dikutip Selasa (5/10/2021).

Dalam beleid tersebut juga dijelaskan bahwa para pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, seperti sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh misalnya bus dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama.

Kemudian juga menunjukkan bukti negatif Rapid Test Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, dan kereta api.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa-Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek,” tambah beleid tersebut.

Kendati begitu, ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.