Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Imbal JHT Turun Tiap Tahun, Apa Kabar Nasib Pekerja?

Sampai 31 Agustus 2021, realisasi hasil investasi dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 60,11 persen dari target Rp37,40 triliun.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 04 Oktober 2021  |  14:33 WIB
Pegawai melintasi logo BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang BP Jamsostek di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Pegawai melintasi logo BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang BP Jamsostek di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan alokasi pengelolaan dana pada instrumen saham dan reksadana.

Timboel beralasan imbal hasil dari dua instrumen itu relatif lebih tinggi dibandingkan surat beharga negara (SBN) dan deposito.  

Adapun, alokasi pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak disalurkan pada SBN sekitar 63,1 persen, lalu instrumen saham berada di posisi 15,9 persen, deposito mencapai 12,2 persen, reksadana sebesar 8,3 persen, properti sebesar 0,4 persen dan sisanya pada penyertaan langsung 0,1 persen. 

“Tentunya ini masih terkendala dengan adanya penyidikan oleh Kejaksaan Agung mengenai unrealized loss yang hingga kini belum selesai. Belum selesainya kasus penyidikan di Kejaksaan Agung menyandera direksi baru BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah dana investasi di saham dan reksadana,” kata Timboel melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Jakarta, Senin (4/10/2021). 

Kendati demikian, dia menegaskan imbal hasil dari SBN cenderung stabil di kisaran 6,6 hingga 6,7 persen untuk tenor 10 tahun.

Menurut dia, imbal hasil itu lebih rendah dari pengelolaan dana di instrumen saham dan reksadana. Hanya saja, tingkat keamanan SBN relatif lebih tinggi dibandingkan saham yang bersifat fluktuatif.  

“Namun demikian saham yang dibeli BPJS Ketenagakerjaan adalah saham-saham unggulan, kategori saham LQ45, yang memang masih berpotensi memberikan imbal hasil di atas 10 persen pada masa pendemi ini,” kata dia. 

Sampai 31 Agustus 2021, realisasi hasil investasi dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 60,11 persen dari target Rp37,40 triliun. Bila mengacu pada target, dia menggarisbawahi semestinya secara rata-rata di akhir Agustus realisasi investasi mencapai Rp24,93 triliun. 

“Sebaiknya direksi memiliki strategi untuk mencapai target hasil investasi di 2021, yang di akhir Agustus 2021 target yang belum tercapai sekitar Rp 2,45 triliun. Hal ini penting agar imbal hasil kepada pekerja bisa lebih baik dari tahun lalu,” kata dia.

Berdasarkan catatan OPSI, imbal hasil Jaminan Hari Tua atau JHT pada 2016 sebesar 7,19 persen, lalu pada 2017 naik menjadi 7,82 persen, turun menjadi 6,26 persen pada 2018, dan kembali turun menjadi 6,06 persen pada 2019. Pada tahun lalu, imbal hasil JHT itu kembali mengalami penurunan di angka 5,63 persen. 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK mengurangi komposisi investasi di instrumen saham dan reksadana sebagai strategi memulihkan unrealized loss atau kerugian yang belum terealisasi. 

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin Michael Ridwan mengungkapkan per 31 Agustus 2021, porsi saham dalam portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan turun menjadi 13,71 persen dari sebelumnya sebesar 16,9 persen pada 31 Desember 2020. 

Sebaliknya, porsi reksadana turun menjadi 7,22 persen per 31 Agustus 2021 dari sebelumnya sebesar 7,94 persen per 31 Desember 2020. Hasil penjualan dari portofolio saham dan reksadana tersebut kemudian dialokasikan pada instrumen surat utang. 

"Kami alokasikan ke instrumen surat utang pemerintah maupun korporasi. Tujuannya untuk turunkan eksposur risiko pasar karena Covid-19 ini outlook perekonomian dan dunia usaha jadi kurang positif sehingga kami perlu kurangi eksposur risiko pasar tersebut," kata Edwin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (15/9/2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pekerja jaminan hari tua bpjs ketenagakerjaan
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top