Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Skala Besar Difokuskan untuk MBR

Saat ini backlog kepemilikan dan rumah layak huni untuk MBR, terutama yang tidak memiliki pendapatan tetap masih besar.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 24 Agustus 2021  |  09:13 WIB
Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/1/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah pada 2020. Antara - Nova Wahyudi
Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/1/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah pada 2020. Antara - Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan fokus melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman skala besar (PPSB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang memiliki pendapatan tetap maupun tidak.

Dadan Rukmana, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Ekonomi dan Investasi, mengatakan bahwa selama ini PPSB memang telah dilakukan oleh pengembang, seperti Kompleks Bintaro, Pondok Indah, Kasiba Depok, dan Perumahan Serpong.

“Pembangunan PPSB  di beberapa lokasi masih mengutamakan dan menyasar kalangan non-MBR,” katanya dikutip Selasa (24/8/2021).

Dadan menuturkan, diperlukan konsistensi penerapan hunian berimbang untuk perumahan yang telah dibangun oleh pengembang.

Pasalnya, saat ini backlog kepemilikan dan rumah layak huni untuk MBR, terutama yang tidak memiliki pendapatan tetap masih besar.

Ini juga upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan akses perumahan yang terjangkau bagi MBR secara kolaboratif dengan pemerintah daerah dan pengembang. Selain itu, wujud strategi penyediaan rumah layak huni dengan pendekatan hunian berimbang yang didukung dengan PSU,” ucapnya.

Dia juga menilai, keterbatasan fiskal pemerintah daerah akan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan PPSB. Belum lagi, pelaksanaannya masih harus disesuaikan dengan kebijakan terkait perumahan.

Besarnya tingkat urbanisasi dari tahun ke tahun, kata dia, dapat menyebabkan menjamurnya daerah urban sprawl, sehingga pembangunan PPSB harus segera dilaksanakan.

“Perlu upaya menciptakan kolaborasi berbagai stakeholder perumahan dalam melaksanakan PPSB ini,” ucapnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rumah subsidi Kementerian PUPR
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top