Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani: Kita Lakukan Penyesuaian

IMF memangkas proyeksi menggunakan asumsi kebijakan perpajakan Indonesia yang sejauh ini cukup moderat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA -- International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen. Pemerintah tetap berusaha agar tetap berada di angka asumsi sendiri, yaitu 4,5 persen sampai 5,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tahun ini akselerasi diharapkan terjadi dan lebih baik dari tahun lalu. Revisi lembaga ekonomi internasional salah satunya IMF baginya selalu mengacu pada subjek yang tidak pasti (subject to uncertainty).

“Pasti asumsinya macam-macam. Vaksinasi, gelombang ketiga, dan lain-lain. Namun dari sisi kebijakan yang dikontrol, kita lakukan adjustment [penyesuaian],” katanya pada diskusi yang disiarkan virtual, Jumat (9/4/2021).

IMF memangkas proyeksi menggunakan asumsi kebijakan perpajakan Indonesia yang sejauh ini cukup moderat. Ini membuat belum mampunya mengimbangi tinginya peningkatan belanja.

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi krisis kesehatan menyusul belum maksimalnya tahapan vaksinasi. Kondisi ini berdampak pada berlanjutnya pembatasan sosial dan tersendatnya aktivitas bisnis.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah terus melakukan penyesuaian setelah tahun lalu berhasil menahan kontraksi ekonomi tidak terlalu dalam. Di sisi lain defisit fiskal atas APBN relatif kecil.

Realisasi tersebut masih lebih baik dari negara lain yang ekonominya minus dan defisit APBN cukup lebar. Kondisi ini akan dipertahankan dan diperbaiki.

Tahun ini, terang Sri, yang menjadi pengubah permainan (game changer) Covid-19 adalah vaksinasi. Indonesia kini sudah memiliki 13 juta dosis dan termasuk 10 besar terbanyak di dunia.

“Kita harus menjaga agar bisnis tetap bertahan atau mulai pulih dan kita terus lakukan reformasi di bidang struktural. Inilah yang akan terus difokuskan pemerintah,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper