Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan belanja negara hingga Februari sebesar Rp282,7 triliun.
Total tersebut berasal dari belanja kementerian/lembaga Rp97 triliun yang tumbuh 15,8 persen dan dipengaruhi salah satunya karena belanja modal yang melesat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja modal tumbuh 253 persen dari tahun sebelumnya. Realisasinya mencapai Rp22,8 triliun.
“Ini selain akselerasi dari procurement [pendapatan], juga berbagai belanja modal yang waktu itu dilakukan refocusing [pemfokusan kembali] untuk dilakukan perpanjangan, di-multiyear-kan [kontrak tahun jamak], dan sekarang masuk di tahun 2021,” katanya melalui konferensi pers secara virtual, Selasa (23/3/2021).
Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga momentum belanja modal tetap tapi tidak mengancam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Utamanya saat terjadi kejutan dari dampak negatif Covid-19.
Baca Juga
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah menjaga akselerasi belanja modal dan melakukan penyesuaian yang relatif mulus. Dengan begitu, disrupsi karena pandemi tidak memporakporandakan proyek yang telah direncanakan.
“Mereka [berbagai proyek] mungkin slowing down tapi tidak berhenti total dan mangkrak. Ini memang kita jaga sehingga terpulihkan secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi dan pengendalian Covid-19,” jelasnya.
Belanja modal yang naik luar biasa berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Serapannya Rp13,3 triliun atau naik 194,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Kedua adalah Polri yaitu Rp6,1 triliun atau tumbuh 17.314,2 persen.
Dua lembaga ini melakukan belanja cukup tinggi karena melakukan realisasi seperti pembangunan jalan, irigasi dan jaringan untuk Kementerian PUPR.
Sementara itu, Polri untuk pengadaan alat material khusus dan material lainnya yang direalokasi dari anggaran 2020.
Terbesar ketiga ada pada Kementerian Perhubungan dengan realisasi Rp1,3 triliun atau tumbuh 118,5 persen.
Terakhir adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp1 triliun atau naik 192,7 persen.
“Keempat kementerian ini sebagian adalah merupakan belanja modal yang diluncurkan dan untuk menjaga momentum pembangunan-pembangunan infrastruktur maupun untuk berbagai belanja investasi namun juga berbagai kebutuhan alutsisa dan alat material khusus,” papar Sri Mulyani.
