Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Vaksin Mandiri Masuk Maret, Kadin Kembali Buka Pendaftaran untuk Perusahaan

Proses importasi vaksin akan dilakukan oleh PT Bio Farma dan PT Kimia Farma Tbk. sebagaimana telah ditugaskan oleh pemerintah.
Tenaga kesehatan menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 seusai penyuntikan vaksin CoronaVac, di Puskesmas Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021). Sebanyak 1,48 juta tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam melayani pasien COVID-19 akan divaksin secara bertahap hingga februari 2021./Antara
Tenaga kesehatan menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 seusai penyuntikan vaksin CoronaVac, di Puskesmas Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021). Sebanyak 1,48 juta tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam melayani pasien COVID-19 akan divaksin secara bertahap hingga februari 2021./Antara

Bisnis.com, JAKARTA –Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan kembali membuka pendaftaran keikutsertaan perusahaan swasta dalam program vaksinasi gotong royong yang akhirnya mendapat lampu hijau dari pemerintah.

Proses vaksinasi sendiri diharapkan dapat dimulai pada April menyusul kedatangan vaksin mandiri pertama yang diperkirakan tiba pada Maret tahun ini.

“Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan, ada permintaan untuk kembali membuka pendaftaran memang demand untuk ikut serta tinggi,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani kepada Bisnis.com, Jumat (26/2/2021).

Dalam gelombang pertama pendaftaran program vaksin gotong royong yang diakomodasi Kadin, setidaknya terdapat 6.644 perusahaan yang telah menyatakan keikutsertaan.

Rosan menjelaskan kebutuhan vaksin untuk vaksinasi gotong royong tahun ini mencapai 20,2 juta dosis dan menjangkau 10 juta orang. Angka ini berpeluang bertambah seiring rencana pembukaan kembali keikutsertaan perusahaan. 

“Dilihat dari ketersediaannya sudah disampaikan tahun ini kurang lebih kebutuhan 20,2 juta dosis vaksin mandiri yang akan tiba secara bertahap mulai Maret ini,” lanjutnya.

Rosan menjelaskan vaksin yang akan tiba pada Maret merupakan produksi China National Pharmaceutical Group alias Sinopharm.

Sayangnya, dia tidak memperinci berapa volume yang akan tiba bulan depan, tetapi Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyebutkan bahwa jumlah vaksin Sinopharm yang tengah diupayakan masuk pada tahap awal adalah 3,5 juta dosis.

Selain vaksin Sinophram, kebutuhan 20,2 juta dosis ini disebut Rosan juga mencakup vaksin produksi Moderna. Dia menyebutkan pasokan dosis untuk vaksinasi gotong royong bisa bertambah sampai 55 juta dosis seiring rencana untuk mengimpor vaksin Sputnik dari Rusia.

“Kemarin baru dibahas Sputnik juga akan masuk. Kalau Sputnik ikut memasok ada potensi volume bertambah 35 juta, jadi kurang lebih akan ada 55 juta vaksin. Vaksin ini bisa menyasar 27 juta orang dan seperti target awal bisa menyasar 25 juta orang,” ujarnya.

Proses importasi sendiri akan dilakukan oleh PT Bio Farma dan PT Kimia Farma Tbk. sebagaimana telah ditugaskan oleh pemerintah. Rosan mengatakan terdapat peluang bertambahnya perusahaan pengimpor seiring dengan perkembangan program vaksin mandiri.

Sampai saat ini setidaknya ada 9 perusahaan swasta yang terlibat dalam proses distribusi dan logistik di dalam negeri. 

Dengan rencana kedatangan vaksin pada Maret, Rosan berharap proses vaksinasi gotong royong dapat dimulai pada April seperti rencana awal. Tetapi, pihak penyelenggara masih menanti izin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Harapan kami izin penggunaan segera keluar dan fatwa halal dari MUI segera terbit sehingga April vaksinasi bisa dimulai. Sinopharm sendiri sudah dipakai di banyak negara-negara berpenduduk Islam di Timur Tengah,” kata Rosan.

Pemerintah secara resmi memberi izin pelaksanaan vaksin secara mandiri dengan melibatkan pihak swasta dalam skema Vaksin Gotong Royong.

Penerima vaksin pun tidak akan dibebankan biaya sebagaimana tertuang dalam regulasi. Selain itu, jenis vaksin Covid-19 yang diberikan melalui vaksin gotong royong pun harus berbeda dengan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program vaksinasi yang murni pendanaannya dari pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper