Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) menyatakan pengembangan pariwisata kawasan Wakatobi, Sulawesi Tenggara bertujuan menyediakan lapangan kerja baru.
"Dukungan pengembangan pariwisata di kawasan Wakatobi melalui Integrated Tourism Master Plan [ITMP] ini untuk meningkatkan jumlah wisatawan, meningkatkan pengeluaran wisatawan untuk Wakatobi agar menghidupkan ekonomi lokal, dan untuk juga penyediaan lapangan kerja baru,” ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono, dilansir Antara, Minggu (27/12/2020).
Menurut Hadi, ITMP dan pengembangan pariwisata terutama di Wakatobi dilakukan bersama-sama beberapa instansi yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kemenparekraf, Kementerian PUPR, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam penyusunan ITMP ini, BPIW mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Nasional dan juga Peraturan Daerah (Perda) yang terkait pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Hadi menjelaskan ada empat komponen yang disusun dalam ITMP, yakni pertama, komponen aspek kelembagaan.
Komponen yang kedua adalah aspek infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan infrastrukur dasar seperti air minum dan sanitasi. Komponen ketiga terkait tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata. Lalu, komponen keempat dalam ITMP adalah promosi yang dilakukan BKPM.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menginginkan agar kawasan Labingki dimasukkan dalam perencanaan dan pemrograman pengembangan kawasan pariwisata, termasuk dukungan infrastruktur sektor PUPR.
Baca Juga
Ia menilai areal pantai dan sekitarnya di kawasan tersebut memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan untuk menarik wisatawan, terutama dari mancanegara.
“Pantainya tidak kalah dengan Raja Ampat dan Labuan Bajo. Jadi kalau potensinya tidak kita angkat, jadi rugi, karena sangat bisa diintegrasikan dengan kawasan lain sekitarnya,”katanya.
Ali juga menyatakan tidak hanya Wakatobi, tujuh kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara bisa dijangkau untuk kawasan pariwisata.
