Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi massal yang akan dilakukan pemerintah baik melalui skema 30 persen untuk program bantuan dan 70 persen untuk mandiri membutuhkan peran aktif pemerintah daerah atau pemda agar berjalan sesuai dengan harapan bersama.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan dalam rencana vaksinasi massal masih membutuhkan dua kejelasan. Pertama, di tingkat nasional yakni singkronisasi regulasi dan aturan main yang akan dijalankan. Kedua, kepastian data masyarakat yang berhak memeroleh bantuan dan tidak.
"Pemda hari ini pasif, mereka hanya menunggu padahal harus ada upaya proaktif, Apalagi vaksin saat ini akan dilakukan bukan dalam kondisi normal jangan sampai terjadi hiruk pikuk sampai di tahap pengawasan nantinya," kata Robert kepada Bisnis, Selasa (15/12/2020).
Dia mengemukakan pemerintah bisa belajar dari distribusi bantuan sosial yang terbukti masih memiliki banyak persoalan, Untuk itu, pentingnya keakuratan data menjadi hal utama dalam vaksinasi massal bahkan meski tidak ada program tersebut data di daerah harus selalu diperkuat dan terpadu.
Setelah kepastian data selanjutnya pemerintah pusat bersama daerah dapat kembali menyelaraskan titik-titik distribusi vaksin mana saja yang akan dituju. Hal itu juga penting untuk memantau kesiapan sumber daya dan fasilitas yang ada dan dibutuhkan dalam vaksin.
Dalam laporan rencana program vaksin di Komisi IX, pekan lalu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membeberkan tinjauan kesiapan vaksinasi di daerah.
Baca Juga
Ia mengatakan ada dua daerah yakni Kalimantan Utara dan Bangka Belitung yang membutuhkan coldchain vaksin yang akan segera dibangun oleh pemerintah. Selain itu, masih dibutuhkan 2.629 unit cold storage.
Pada prinsipnya, dari data Kemenkes 97 persen Puskesmas di seluruh Indonesia terbilang sudah siap untuk melakukan kegiatan vaksinasi massal 2021.
"Saya rasa harus diteliti kembali kalau berbicara kawasan timur Indonesia pasti banyak hal yang harus dilakukan. Saya juga menyarankan Ombudsman mulai mengambil peran agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pemberian program vaksin pemerintah pada seluruh masyarakat yang berhak nantinya," ujar Robert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
