Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu memastikan kemudahan akses vaksin Covid-19 bagi masyarakat sebagai salah satu cara untuk memulihkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, percepatan pemulihan daya beli di Tanah Air bisa terjadi tahun depan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan keteraksesan vaksin Covid-19 merupakan salah satu faktor penentu atas pemulihan kembali kepercayaan diri masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke atas yang disebut memberikan pengaruh signifikan dalam bagi pemulihan ekonomi.
"Kalau kepercayaan diri masyarakat kelas menengah ke atas naik dan permintaannya meningkat, ini akan men-drive perputaran ekonomi di dunia usaha secara lebih signifikan. Jadi, ini bukan sekedar soal kadatangan vaksin, melainkan juga kepastian bahwa mereka bisa mengakses vaksin tersebut di kemudian hari," ujar Faisal kepada Bisnis.com, Senin (7/12/2020).
Dengan kata lain, pendistribusian vaksin Covid-19 secara merata menjadi kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan level of confidence masyarakat kalangan menengah ke atas, yang disebut tidak memiliki masalah terkait dengan harga.
Sementara untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, perihal harga diyakini bakal menjadi isu. Dengan demikian, ada atau tidaknya subsidi dari pemerintah terkait dengan distribusi vaksin menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Di samping itu, pengawasan proses distribusi vaksin Covid-19 perlu dilakukan secara ketat oleh pemerintah demi menghindari terjadinya permainan harga. Hal itu berkaca dari pengalaman lonjakan harga masker dan hand sanitizer pada periode awal Covid-19 merebak di Indonesia pada Maret 2020.
Baca Juga
Dia mengatakan ada 2 hal yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Pertama, antara pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan upaya antisipasi dalam mekanisme distribusi vaksin di daerah-daerah.
Kedua, pemerintah perlu memperhatikan kuantitas vaksin yang seharusnya dapat didistribusikan secara proporsional ke daerah-daerah, termasuk mengatur serta memantau dari sisi harga yang diterima oleh masyarakat.
"Dengan catatan suplai vaksin harus mencukupi. Pasalnya, kalau suplai tidak mencukupi, akan susah untuk mengontrol harga," lanjutnya.
