Bisnis.com, JAKARTA -- Rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Seperti halnya efek domino, hal tersebut merembet dari lambatnya penanganan Covid-19, terbatasnya aktivitas masyarakat, hingga berdampak kepada sektor industri.
Seperti diketahui, serapan anggaran kesehatan Covid-19 baru mencapai 5,12 persen dari total alokasi Rp 87,55 triliun. Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto berdalih penyerapan anggaran yang rendah itu disebabkan jumlah pasien Covid-19 yang masih sedikit.
Faktanya, Indonesia adalah negara dengan kasus positif tertinggi di Asia Tenggara. Sebanyak 37.450 orang atau 45,86 persen dari seluruh kasus Covid-19 di Indonesia saat ini pun berstatus tengah mendapatkan perawatan.
Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai rendahnya penyerapan anggaran terjadi karena adanya kelemahan dalam pendataan kebutuhan riil jumlah tenaga kesehatan (nakes) di tiap rumah sakit.
"Misalnya, terkait insentif nakes, kemudian ada ego sektoral antar lembaga, plus lambatnya proses administrasi," kata Bima kepada Bisnis kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan proses pemulihan ekonomi akan melambat ketika anggaran di sektor kesehatan tidak dieksekusi sesuai dengan keperluan pencegahan dan penanganan Covid-19.
"Proses pemulihan ekonomi jelas bisa terhambat bila penanganan tidak ditangani dengan baik dan output pencegahan penyebarannya juga tidak ikut turun krn anggaran di sektor kesehatan tidak dieksekusi sesuai kebutuhan pencegahan dan penanganan Covid-19," ujar Shinta kepada Bisnis.
Dia mengatakan pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung kepada pemulihan kepercayaan diri pasar untuk melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. Penanganan Covid-19 yang kurang baik pun diyakini memperlambat pemulihan kepercayaan diri pasar sehingga kinerja ekonomi nasional akan terur tertekan.
Investor pun, lanjutnya, akan berpikir panjang untuk berinvestasi dan berpotensi terus menunda-nunda realisasi investasi apabila Covid-19 belum terkendali dengan baik di Indonesia.
"Kami harap pemerintah segera mengoreksi masalah penyerapan anggaran kesehatan untuk memaksimalkan penanganan dan menekan penyebaran Covid-19. Agar dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya, khususnya untuk mendanai kebutuhan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya," tegas Shinta.
Ketika ditanyai beberapa hal soal rendahnya serapan anggaran di Kemenkes, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak memberikan respons kepada Bisnis.
Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira tidak berkomentar jauh terkait dengan rendahnya serapan anggaran di Kemenkes.
"Tentunya, berita soal penyerapan anggaran yang lambat ini masih simpang siur. Karena, di sisi lain pihak DPR RI mengatakan anggaran belum terkirim ke Kemenkes," ujarnya kepada Bisnis.
Namun demikian, pihak Kemenkes dinilai harus menunjukkan ketegasan atas kompleksnya situasi yang terjadi akibat masalah penyerapan anggaran yang rendah dengan penanganan Covid-19 yang maksimal
"Kedisiplinan dalam penegakan aturan menjadi salah satu hal yang harus dijaga. Kondisi seperti ini bisa saja berlarut-larut. Jadi, [pemerintah] juga harus memiliki formulasi program yang tepat sasaran," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
