Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat pimpinan tinggi pratama (setara eselon 2) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (17/7/2020).
Selain wajah baru, pejabat yang dilantik hari ini merupakan pejabat-pejabat lama yang telah malang melintang di tubuh otoritas fiskal.
Berdasarkan penjelasan Menkeu pejabat yang dilantik ada 10 pejabat yang mewakili tiga unit kerja Kementerian Keuangan.
Pertama, di Sekretariat Jenderal (Setjen Kemenkeu), ada nama Dini Kusumawati sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Rukijo sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Herry Siswanto sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Wempi Saputra sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, serta Ria Sartika Azahari sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik.
Kedua, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada tiga pejabat yakni Syafriadi sebaga Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, Ade Rohman sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten Catur Ariyanto Widodo sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.
Ketiga, di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) ada nama Harry Z. Soeratin sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Bhimantara Widyajala sebagai Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
Dalam pelantikan tersebut, Menkeu juga menyampaikan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJPB dan Tenaga Pengkaji Bidang Pebendaharaan bahwa DJPB merupakan unit langsung Kemenkeu yang bertanggungjawab dalam rangka koordinasi proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berkualitas, baik dilihat dari prosesnya maupun dari sisi hasilnya.
”Saya berharap kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan negara terus terjaga dengan baik. Adalah tugas kita sebagai pengelola keuangan negara untuk terus mengelola keuangan negara tidak hanya secara bertanggung jawab, tapi kita juga bisa mencerdaskan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui laporan keuangan Pemerintah Pusat dengan standar standar pelaporan. Ini adalah tantangan yang harus terus dijalankan dan dijaga oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal perbendaharaan”, jelas Menkeu.
Menkeu juga menambahkan pesan kepada Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan DJPK yang baru dilantik untuk terus mendorong dan mengawal komitmen Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi.
“Untuk seluruh jajaran baik Sekretaris dan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer dan seluruh Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk bersama-sama merumuskan kebijakan guna mendorong Pemerintah Daerah menjadi betul-betul agen pembangunan yang efektif dan terus melakukan inovasi instrumen transfer ke daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah secara handal”, kata Menkeu.
Sebagai penutup, Menkeu mengucapkan selamat bekerja kepada semua pejabat yang baru saja dilantik dan meminta untuk terus menjaga komitmen dalam sumpah jabatan.
