Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen PUPR menyatakan saat ini masalah yang menghambat pembangunan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) adalah pembebasan lahan, khususnya di seksi 5 dan seksi 6.
Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan pembangunan proyek tol ini dibagi menjadi dua yaitu bagian dukungan pemerintah pada seksi 1 dan 2, serta bagian badan usaha jalan tol (BUJT) pada seksi 3 sampai seksi 6.
"Kami melihat yang dikerjakan mitra BUJT sudah selesai khususnya di seksi 3, dari total 4 seksi yang menjadi kewajibannya [seksi 3-seksi 6]. Nah masalah yang saat ini di seksi 5 dan seksi 6 itu pembebasan lahannya masih sekitar 9 persen," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/7/2020).
Danang mengaku salah satu faktor penghambat proses pembebasan lahan tol Cisumdawu adalah akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret lalu.
Akibatnya proses pengadaan tanah yang seharusnya dilakukan mulai dari tahapan musyawarah dengan pemilik tanah, menjadi sulit dilakukan selama pandemi.
Kemudian ada juga lahan yang saat ini dikuasai oleh perusahaan pelat merah PTPN, yang masih membutuhkan proses untuk dapat dibebaskan.
Baca Juga
"Kami harap lahan-lahan yang belum dibebaskan ini dapat segera dibebaskan dan selanjutnya dapat dilanjutkan pekerjaan konstruksinya," ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisamdawu) rampung pada September 2021. Kendati saat ini masih terkendala dengan pembebasan lahan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Cisumdawu memiliki panjang 60,84 kilometer. Sebanyak 27,62 kilometer di antaranya adalah dukungan pemerintah dan 33,22 kilometer sisanya dikerjakan oleh badan usaha jalan tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol.
“Hanya masalah pembebasan lahan. Ini pak Menteri ATR [Agraria dan Tata Ruang] ditugaskan Bapak Presiden untuk menangani, karena bukan hanya masalah harga dan sebagainya, tapi ada masalah regulasi atau hukum yang ada di situ,” kata Basuki usai rapat terbatas rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
