Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bansos dan Angin Segar Bagi Bulog

Kebijakan pemerintah yang menunjuk Bulog sebagai penyedia beras untuk bantuan sosial Covid-19, membuat keran penyaluran beras Bulog yang selama ini tersendat, kembali terbuka.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 24 Juni 2020  |  15:09 WIB
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (12/02/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (12/02/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Lama berjibaku dengan jalan buntu penyaluran beras, Perum Bulog (Persero) perlahan melihat titik terang dalam membenahi masalah stok di gudang.

Harapan tersebut muncul kala Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan potensi ditunjuknya perusahaan itu sebagai penyalur beras bantuan sosial untuk tiga bulan ke depan. Rencananya, 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia bakal menjadi sasaran dalam penugasan ini.

Budi mengemukakan, setiap penerima manfaat akan rutin menerima 15 kilogram beras dalam tiga bulan ke depan. Jika program ini berjalan lancar, maka total stok kelolaan Bulog yang berpotensi tersalur mencapai 450.000 ton.

"Kami mungkin perlu menyiapkan 900.000 ton beras sampai akhir tahun jika penugasan ini berlanjut sampai Desember,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Potensi penyaluran tersebut terbilang fantastis. Sejak pemerintah mengganti program bantuan sosial beras sejahtera menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT), ruang penyaluran stok beras Bulog tercatat kian terbatas dan membuat capaian serapan beras perusahaan itu menurun setiap tahunnya.

Pada 2016 misalnya, Bulog tercatat berhasil menyerap 2,96 juta ton beras. Jumlah ini perlahan susut menjadi 2,16 juta ton pada 2017, 1,44 juta ton pada 2018, dan 1,19 juta ton pada 2019.

budi waseso bulog

Pada saat yang sama, penyaluran beras Bulog melalui beras miskin (Raskin) dan beras sejahtera (Rastra) pun terus berkurang. Jika pada 2016 Bulog bisa mendistribusikan 2,78 juta ton beras, pada 2018 volume beras yang disalurkan hanya 1,20 juta ton dan per November 2019 hanya berjumlah 351.847 ton.

Jika Bulog berhasil menyalurkan beras bantuan sosial pada tahun ini, Budi pun memastikan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalisasi serapan.

Pada masa puncak panen, pihaknya menargetkan dapat menyerap 650.000 ton beras atau 60 persen dari total serapan sepanjang tahun. Artinya, potensi serapan Bulog sepanjang 2020 mencapai 1,08 juta ton.

Budi pun memastikan pihaknya siap menjalankan penugasan ini. Dengan stok kelolaan perusahaan yang berjumlah 1,4 juta ton, dia meyakini Bulog akan mampu menyalurkan dengan volume dan kualitas yang sesuai.

Di sisi lain, beras produksi dalam negeri disebut Budi bakal menjadi prioritas untuk penyaluran. Meski potensi penyaluran bisa membuat stok Bulog menipis dan menyentuh batas stok yang diamanatkan pemerintah, Budi mengatakan pihaknya bakal tetap maksimal dalam penyerapan beras pada masa panen gadu yang jatuh pada periode September–November.

“Berdasarkan hitungan kami dengan Kementerian Pertanian, BPS dan asumsi dari Bank Indonesia, kemungkinan produksi tahun ini akan cukup dan tidak perlu impor meski ada penyaluran bansos sampai Desember,” lanjutnya.

Sebelum penugasan bansos beras bagi 10 juta KPM, Perum Bulog telah menyelesaikan penugasan dari pemerintah berupa penyaluran bansos Presiden tahap I dan II kepada 3,25 juta warga yang terkena dampak wabah Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Dengan volume beras bagi setiap keluarga sebanyak 25 kg, maka total volume yang disalurkan Bulog mencapai 81.250 ton.

Kala ditanyai mengenai kapan penugasan ini akan dimulai, sosok yang akrab disapa Buwas itu mengaku tengah menunggu arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Meski demikian, dia mengharapkan penugasan ini dapat segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Menteri Sosial Juliari Batubara, saat dihubungi mengatakan, penugasan penyaluran beras bansos kepada Bulog tengah dalam pembahasan intensif dengan kementerian terkait, termasuk dengan Kementerian Keuanga. Dia pun memperkirakan skema penyaluran bagi 10 juta KPM ini berada di luar program Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masing-masing menyasar 20 juta KPM dan 10 juta KPM selama pandemi Covid-19.

"Pembahasan intensif sedang berjalan. Akan kami umumkan segera," kata Juliari dalam pesan tertulis.

bansos

Melihat skema penugasan kepada Bulog yang hanya bersifat sementara selama pandemi, Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori tak memungkiri jika langkah ini dapat mengurai masalah penyaluran Bulog. Kendati demikian, kendala serupa berpotensi kembali mengemuka pada masa mendatang selama Bulog belum memiliki media penyaluran yang pasti.

"Selama tidak ada outlet yang pasti, bukan tak mungkin masalah penyaluran akan kembali terulang di tahun-tahun mendatang karena penugasan ini sifatnya sementara," kata Khudori.

Dia menduga, penugasan kepada Bulog tak lepas dari kebutuhan beras untuk bansos selama pandemi yang tinggi. Pemerintah bisa menuai untung dengan menggandeng Bulog lantaran harga beras kelolaan perusahaan ini cenderung lebih stabil karena telah diatur oleh pemerintah.

Di sisi lain, harga beras di penggilingan bisa amat fluktuatif karena mengikuti skema pasar. Kenaikan harga beras bisa saja terjadi pada musim kemarau. Padahal penyaluran beras bansos dalam jumlah besar terus berlangsung sampai akhir tahun.

"Mencari beras dengan harga yang terjangkau saat ini bukanlah hal mudah, bukan hanya pemerintah pusat yang mencari, di daerah pun demikian. Pada kondisi ini, harga di Bulog cenderung lebih aman," imbuh Khudori.

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso  membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan permintaan beras di pasar cenderung turun selama pandemi. Meski demikian, permintaan untuk bansos disebutnya justru meningkat.

Permintaan yang tinggi untuk bansos ini disebutnya berimbas pada harga beras yang cenderung terjaga selama puncak panen. Menurut Sutarto, penurunan harga yang dalam sebagaimana kerap terjadi saat puncak panen dapat dihindari pada musim panen kali ini.

"Karena permintaan dari PKH dan bantuan sembako, posisi yang harusnya turun malah tidak turun, padahal mulai panen raya," tutur Sutarto.

beras bulog

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras premium di tingkat penggilingan memang cenderung turun selama secara bulanan sepanjang Maret sampai Mei dari Rp10.082 menjadi Rp9.827 per kg. Namun dibandingkan tahun lalu, harga beras di penggilingan cenderung lebih tinggi.

Lebih lanjut, Sutarto tak memungkiri jika harga beras berpotensi naik kala musim kemarau nanti kala produksi lebih rendah dibanding konsumsi. Kendati demikian, harga beras disebutnya berpeluang terjaga selama pasokan berada pada posisi surplus.

Jika penugasan pada Bulog benar-benar terwujud, Buwas dan jajarannya barangkali bisa sedikit bernapas lega karena beban penyerapan yang diberikan bakal diikuti dengan penyediaan ruang penyaluran. Namun jika melihat latar belakang penugasan, bukan tak mungkin penyangga stok pangan nasional itu bakal menghadapi masalahnya yang sama pada tahun-tahun mendatang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bulog bansos Beras Bulog
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top