Bisnis.com, JAKARTA – Berapapun investasi yang digelontorkan untuk menangani permasalahan sampah di daerah aliran sungai (DAS) Citarum tidak akan berhasil tanpa kesadaran berbagai pihak dalam pengelolaan sampah.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menegaskan permasalahan sampah harus ditangani dari hulu ke hilir dan perlu adanya kesadaran masyarakat akan hal itu.
"Pencemaran DAS Citarum terjadi akibat tidak optimalnya penerapan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari, kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan rendahnya kepedulian masyarakat di sekitar Sungai Citarum," katanya, Selasa (16/6/2020).
Permasalahan sampah di DAS Citarum menjadi perhatian, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbulan sampah yang masuk ke DAS itu sekitar 500.000 ton per tahun atau sekitar 1.300 ton per hari pada 2018.
Pemerintah sendiri mengamanatkan target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada 2025. Target tersebut mengacu dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jastranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Adapun, untuk mendukung pengurangan sampah di DAS Citarum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meresmikan penggunaan fasilitas pusat daur ulang (PDU) dan biodigister di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi.
Baca Juga
Alue mengatakan masalah penanganan sampah di Indonesia semakin kompleks dengan timbunan sampah yang tahun ini diperkirakan sampai 67,8 juta ton.
Menurutnya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, produksi sampah Indonesia pada 2050 bisa bertambah menjadi dua kali lipat tanpa kebijakan dan upaya luar biasa untuk menanganinya.
Selain itu, Guna mengurangi volume sampah yang masuk ke DAS Citarum, KLHK memberikan bantuan fasilitas pusat daur ulang berkapasitas 10 ton per hari kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang serta biodigister kepada Kabupaten Bekasi.
Bupati Subang H. Ruhimat mengatakan bantuan fasilitas dari KLHK akan mendukung upaya penanganan sampah di Kabupaten Subang, yang berpenduduk 1,5 juta jiwa dan setiap hari menghasilkan 900 ton sampah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi H. Uju mengatakan daerahnya menangani sampah sekitar 1.800 sampai 2.000 ton per hari.
Bantuan fasilitas dari KLHK, ia melanjutkan, akan meringankan beban tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bekasi.
"Walaupun ini hanya kapasitasnya hanya 10 ton per hari, direncanakan bisa dikelola dan mudah-mudahan ke depan juga ada tambahan terkait dengan PDU atau prasarana pengelolaan sampah lainnya," katanya.
