Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Keputusan Anies Bikin Lega Pengusaha, Tapi...

Para pengusaha perlu mempersiapkan adanya lonjakan permintaan dan penawaran pascamulai dibukanya perkonomian DKI Jakarta. Pemerintah juga diminta untuk konsisten dalam menerapkan kebijakannya.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 04 Juni 2020  |  18:51 WIB
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melonggarkan kembali kegiatan ekonomi setelah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) empat periode, mendapatkan respons positif dari para pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani pelonggaran dapat menjadi angin segar bagi dunia usaha. Namun, pengusaha perlu untuk beradaptasi terhadap kejutan pada lonjakan permintaan dan pasokan dari kebijakan tersebut.

“Dari sisi permintaan dalam negeri kita harus melihat kesiapan masyarakat untuk kembali melakukan proses konsumsi dan mereka punya daya beli. Dan perusahaan dengan kesiapan rantai pasokan sehingga [aktivitas ekonomi] bisa berjalan lagi,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Rabu, (4/6/2020).

Kemudian dia menyampaikan bahwa untuk sisi permintaan luar negeri yang perlu diperhatikan adalah kesiapan pengusaha untuk melakukan kegiatan ekspor kembali. Di sisi lain pemerintah juga perlu menjamin  permintaan dalam negeri tetap kuat.

Shinta memahami untuk pemulihan ekonomi membutuhkan waktu dan setiap sektor memiliki rentang berbeda untuk pulih dari dampak Covid-19. Menurutnya, beberapa sektor dapat mulai pulih di kuartal III/2020.

“Prediksi kami untuk industri manufaktur, seperti sepatu dan tekstil akan ada peningkatan [permintaan] di kuartal III/2020 secara perlahan. Kemudian dari sisi otomotif, mereka mengatakan sudah revisi dari 1.100 juta menjadi 600.000 [unit kendaraan] yang dijual tahun ini. Namun, pariwisata butuh waktu, bahkan satu tahun pun belum cukup, sehingga kami fokus di wisata domestik dulu,” jelasnya.

Dia menyatakan bahwa demi mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang harus sejalan.

“Jangan beda-beda [kebijakan]. Protokol mana yang perlu kami jalankan. Diharapkan pemerintah sebelum mem-finalkan kebijakan dapat melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha,” jelasnya.

Dari sisi implementasi, Shinta mengatakan bahwa perlu ada fleksibilitas, karena tidak bisa semua UMKM dapat menerapkan aturan dengan cepat.

“Perlu mekanisme yang fleksibel agar kami bisa secara bertahap melalukan percobaan dan penyesuaian. Ini semua bisa jalan kalau kita kerja sama-sama,” lanjutnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta apindo Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top