Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bansos Diragukan Bisa Mengungkit Daya Beli

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah dinilai hanya bisa membantu menahan penurunan daya beli masyarakat saat pandemi corona dan bukan untuk mengungkit daya belu masyarakat.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 13 Mei 2020  |  21:01 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai tidak akan banyak berpengaruh pada daya konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap turun sebagai imbas dari adanya pandemi corona.

"Pertumbuhan konsumsi sudah pasti menurun. Meskipun ada bansos tetap akan turun," ujar Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, Rabu (13/5/2020).

Dia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang menyasar 9 juta keluarga selama April sampai Juni dilakukan untuk mensubtitusi pendapatan masyarakat yang hilang atau berkurang efek dari pandemi Covid-19.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat yang terimbas dapat tetap memenuhi kebutuhan dengan standar yang layak.

"Kehadiran bansos itu bukan untuk mendorong pertumbuhan konsumsi. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat bisa tetap menjalani hidup dengan standar yang layak," tuturnya.

Dalam hal ini, dia menilai pemerintah tetap harus mengedepankan kecepatan penyaluran guna meminimalisasi dampak lebih lanjut bagi masyarakat rentan yang terimbas pandemi.

Sejauh ini, penyaluran tahap 1 untuk bantuan sosial tunai (BST) yang menyasar 9 juta keluarga, baru terealisasi pada sekitar 16,9 persen keluarga yang terdaftar.

Untuk mengatasi permasalahan ketepatan data di tengah terbatasnya waktu, Piter tak memungkiri jika satu-satunya langkah yang bisa dilakukan adalah pendataan secara bottom-up. Dengan demikian, perangkat di level RT dan RW perlu menjalankan perannya demi menjamin batuan tak salah sasaran.

"Catatan yang harus diperhatikan adalah agar pemerintah konsisten. Kalau sudah ditetapkan bottom up, jangan dicampuradukkan dengan mekanisme atau data yang lain. Gunakan sepenuhnya data yang dikumpulkan dari bawah," lanjutnya.

Pada kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa percepatan percepatan penyaluran bansos menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penurunan daya beli sendiri tercermin pada konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2020 yang hanya tumbuh 2,84 persen, jauh dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I/2019 yang mencapai 5,02 persen. Padahal, porsi konsumsi rumah tangga sendiri tercatat memiliki kontribusi di atas 50 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bantuan sosial daya beli covid-19
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top